Pastikan Surat Panggilan Sampai Tujuan JPU Berangkat ke Surabaya

Banjarmasin, KP – Jaksa penuntut umum yang menangani perkara dugaan korupsi alat kesehatan (Alkes) pada RSUD Ulin Banjarmasin, akan berangkat ke Surabaya untuk mengecek langsung tiga surat panggilan yang ditujukan kepada pemenang lelang pengadaan Alkes tersebut.

Pasalnya menurut salah satu JPU yang menangani perkara ini Andri, kepada awak media, Senin (2/3/2020), usai sidang dengan menghadirkan saksi dari Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Prov Kalsel H Abriansyah, menyebutkan hal ini dilakukan karena sudah tiga kali surat pangilan melalui kantor Pos, saksi yang dipanggil tidak datang.

Sementara Majelis hakim meragukan surat panggilan tersebut sudah diterima saksi, untuk itulah pihak berusaha mengecek langsung ke Surabaya.

“Malah kami juga meminta bantuan dari unsur kejaksaan yang ada di Surabaya, dalam beberapa hari ke depan kami akan berangkat ke Surabaya,’’beber Andri.

Keberangkatan ini untuk memastikan surat panggilan tersebut sudah diterima oleh para saksi yang dipanggil. Bila surat panggilan tersebut memang sudah diterima, maka pihaknya akan memintakan ketetapan majelis hakim untuk melakukan pemanggilan secara paksa, kecuali bila para saksi tersebut mau datang ke Banjarmasin secara sukarela.

“Semua prosedur kami tempuh sesuai ketentuan dan pemanggilan secara paksa merupakan jalan terakhir,’’bebernya.

Saksi yang akan dipanggil di Surabaya tersebut adalah Direktur PT Buana Jaya selaku pemenang lelang, beserta seorang komisaris dan dua karyawannya

Berita Lainnya
1 dari 852
Loading...

Dalam perkara dugaan korupsi pengadaan alkes di rumah sakit terbesar di Kalsel ini terdakwa Misrani selaku PPTK.

Sementara saksi Abriansyah pada intinya menyebutkan, penyusunan personalia Pokja untuk pengadaaan Alkes tersebut berisikan orang yang mengerti bidang kesehatan.

JPU dari Kejaksaan Negeri Banjarmasin mendakwa, terdakwa diduga melakukan perbuatan korupsi pada proyek pengadaan Alkes tahun anggaran 2015.

Korupsi yang dilakukan terdakwa tersebut dalam pengadaan Alkes, di mana terdapat diskon dari pemenang lelang yang tidak dikembalikan kepada negara.

Jaksa beranggapan dalam penetapan harga barang alat kesehatan yang ditetapkan tidak wajar sehingga berdasarkan perhitungan dari BPKP Kalsel ada kerugian mencapai Rp3,1 miliar lebih dari anggaran Rp12,8 miliar.

Terdakwa oleh JPU didakwa melanggar pasal 2 jo serta pasal 18 UURI No 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah pada UURI No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, untuk dakwaan primairnya.

Sedangkan dakwaan subsidair di patok pasal 3 jo serta pasal 18 UURI No 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah pada UURI No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (hid/K-4)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya