Dituding Kurang Siap Pemberlakukan PSBB Menuai Kritik

Ini setidaknya memberikan gambaran PSBB yang dicetuskan Walikota Ibnu Sina terkesan tidak siap dan tidak melalui persiapan yang matang

BANJARMASIN, KP – Anggota DPRD Kota Banjarmasin, Afrizaldi menyampaikan kritikannya terhadap Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Kota Banjarmasin dalam upaya mempercepat penangan pandemi virus corona (Covid-19).

Dari permasalahan di lapangan yang mendapat kritikan adalah, diantaranya adanya kesan kurangnya komunikasi Walikota Banjarmasin, Ibnu Sina selaku Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 dengan jajarannya.

“Akibatnya saat pelaksanaan PSBB diterapkan sering terjadi miskomunikasi. Ini setidaknya memberikan gambaran PSBB yang dicetuskan Walikota Ibnu Sina terkesan tidak siap dan tidak melalui persiapan yang matang,” kata Afrizaldi.

Hal itu dikemukakannya kepada sejumlah wartawan, Rabu (29/4/2020) kemarin, menanggapi juga diterapkannya jam malam pada PSBB dengan mendirikan pos penjagaan di sejumlah titik perbatasan atau pintuk masuk Kota Banjarmasin yang belakangan menjadi polimek.

Pasalnya, posko penjagaan yang biasa digunakan Satpol-PP dan Dishub di Jalan A Yani Km 6 di hari kelima PSBB tidak satupun petugas baik Satpol-PP dan Dishub terlihat berada di pos penjagaan. Namun yanag ada ketika itu hanya petugas Kepolisian.

Menurutnya, di DPRD saja seperti dicueki karena dari tiga kali rapat yg kita gelar, baru pada rapat yg ketiga rencana PSBB dikemukakan kepada Dewan dan itupun tidak secara detile, bahkan banyak masukan dari dewan yg tidak diapresiasi.

Berita Lainnya
1 dari 1.439
Loading...

“ Jadi wajar saja apa yg direncanakan ketua gugus tugas susah dipahami jajaran dibawahnya sehingga sering terjadi miss komunikasi, Karena pada prinsipnya ‘Kalau mau dihargai orang lain harus bisa menghargai orang lain,” ujarnya.

Afrizaldi mengemukakan, karena sistem pemerintahan bukan kerajaan,yg mana seiap sturktural harus didengarkan saran atau masukannya, maka untuk menghadapi covid- 19 ini tentunta harus dengan kerjasama yg kuat pula, bukan secara sendiri-sendiri.

Dikatakan, ketika digekar rapat Badan anggaran untuk mempercapat penanangan covid-19, sejumlah anggota dewan sudah menyarankan agar Satpol PP ditugaskan untuk patroli kelilingdi pusat kota, tapi juga masuk kepelosok-pelosok pemukiman.

Patroli keliling Satpol PP harus dimaksimalkan ujarnya, karena di tengah PSBB bahkan juga diterapkan jam malam ternyata masih warga kumpul-kumpul bahkan keluyuran dijalan tanpa menggunakan alat pelindung diri seperti masker.

“Sementara di Pos perbatasan cukup Polisi, TNI dan Petugas medis saja yg jaga. Mengapa, karena kalau Satpol PP ikut jaga diperbatasan di jam malam, lantas ke esokan siang hari nya siapa yg bertugas?,” katanya.

Khusus terkait tugas Dishub dalam PSBB untuk membantu Tim Gugus Tugas , Afrizaldi berharap agar lebih dimaksimalkan dan harus mampu bekerja sama dengan Satpol PP serta institusi Polri dan TNI yang diterjunkan kelapangan.

“Persoalannya sekarang tinggal bagaimana Ketua Gugus Tugas memberikan instruksi kerja sesuai tupoksi mereka masing-masing, jangan Satpol PP ditugaskan untuk sosialisasi, berdiri membawa spanduk dilampu merah, itu jelas melenceng karena sesuai tupoksi ini adalah tugas Diskominfo,“ demikian kata Afrizaldi. (nid/K-3)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya