DPRD Apresiasi Pembebasan Pajak Hotel dan Restoran

Tingkat hunian hotel turun hingga tinggal 20 persen dan pengusaha restoran dan rumah makan mengalami kemerosotan pengunjung

BANJARMASIN, KP – Ketua Komisi II DPRD Kota Banjarmasin, HM Faisal Hariyadi mengapresiasi kebijakan pemerintah pusat yang memberikan keringan pajak hotel dan restoran menyusul terpuruknya kondisi perekonomian akibat dampak penyeberbaran Covid-19.

Menurutnya, sebagai pelaku industri parawisata saat ini banyak hotel dan restoran telah melakukan langkah-langkah preventif dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19.

Meski ujarnya, tingkat hunian hotel turun hingga tinggal 20 persen. Begitu pun terhadap usaha restoran dan rumah makan mengalami kemerosotan pengunjung.

“Dari informasi kami terima dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) saat ini banyak hotel dan restoran serta rumah makan di Banjarmasin yang terpaksa harus merumahkan karwayannya,“ ujar kepada {KP} Minggu (5/4/2020).

Berita Lainnya
1 dari 1.421
Loading...

Menurutnya, selain karyawan terpaksa dirumahkan, pihak manajemen hotel dan pemilik restoran akibat dampak penyebaran virus corona gigit jari karena tidak ada pemasukan.

Bahkan lanjut ketua komisi membidangi masalah keuangan dan ekonomi ini mengatakan, selain hotel dan restoran tidak sedikit banyak kafe di Banjarmasin untuk sementara tutup lantaran dilarang berkumpul menyusul kebijakan social distancing.

Ditandaskan Faisal Hariyadi, di tengah kondisi sulit saat sekarang Pemko Banjarmasin harus memberikan bantuan berupa peringanan pembayaran pajak yang bergerak di bidang hotel dan restoran, termasuk UMKM serta berbagai uasahan lainnya.

Lebih jauh ketua komisi dari F-PAN ini ia mengakui, bahwa pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa waktu lalu, telah mengambil kebijakan untuk membebaskan pembayaran pajak terhadap hotel dan restoran selama enam bulan.

Kebijakan yang berlaku terhitung 1 April 2020 ini diambil sebagai stimulus dari dampak penyebaran virus corona dan sebagai konfensasinya pemerintah pusat menyalurkan dana Rp 3,3 triliun kepada pemerintah daerah.

Menurutnya, pembebasan pajak hotel dan restoran ini akan diimplementasikan oleh pemerintah pusat pada 10 daerah destinasi wisata dan 33 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Faisal Hariyadi menandaskan, kebijakan itu tentunya sangat diapresi, karena jika tidak dikofinsasi pemerintah daerah akan kehilangan pemasukan. (nid/K-3)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya