Kades ‘Pak Ogah’ Minta Keringanan

Banjarmasin, KP – Penasihat hukum terdakwa Ali Mubarak mantan Kepala Desa Ida Manggala Kecamatan Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan, memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusannya seringgan mungkin.

Penasihat hukum yang terdiri dari Rudy Natalsiman dan Murjani, punya alasan kalau kliennya masih punya tanggungan keluarga dan berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan melanggar hukum.

Nota pembelaan tersebut disampaikan Rudy, pada sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, Senin (13/04/2020), dimana majelis dipimpin hakim Purjana.

Selain itu terdakwa, kata penasihat hukum tersebut mengakui perbuatannya dan menyesal apa yang telah dilakukan.

Terdakwa yang melakukan pungutan liar, tetapi tidak disetorkan ke kas desa, dituntut delapan tahun penjara.

Berita Lainnya
1 dari 870
Loading...

Selain tuntutan pidana tersebut JPU Ray Boby Caesar Fardentas dari Kejaksaan Negeri HSS, terdakwa di bebani denda Rp500 juta subsidair enam bulan kurungan.

JPU berkeyakinan perbuatan terdakwa selaku Kepala Desa melanggar pasal 12 huruf e UURI No 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah pada UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Seperti diketahui terdakwa sejak tahun 2017 sampai 2019 dengan melakukan pungutan terhadap kendaraan BBM yang melintas di desa terdakwa yang jumlahnya mencapai Rp602.690.000, hal ini dianggap sebagai perbuatan melakukan pungutan liar.

Pungutan liar (pungli) yang dimaksud menurut JPU, terdakwa selalu memungut atau meminta uang kepada setiap mobil tangki BBM yang melintas di desa tersebut atau disebut Pak Ogah. Dalam modus operasinya kepala desa menyuruh awak buah melakukan pungutan, kemudian hasilnya diserahkan kepada terdakwa. Dari hasil pungutan tersebut setiap bulan berkisar puluhan juta rupiah dari yang terkecil Rp9.- juta lebih, sampai yang terbesar mencapai Rp35 juta.

Atas perbuatan terdakwa di anggap JPU tidak sesuai dengan ketentuan yang ada seperti Permen Dalam Negeri Np.113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa maupun peraturan Menteri Keuangan No.49/PMK/07/2016 tahun 2016 tentang pengalokaksian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evalusi dana desa. (hid/K-4)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya