Pelaksaan Hari Pertama PSBB Dikritik

Kebijakan yang diambil untuk mempercepat penanganan virus corona (Covid-19) itu sebelumnya tidak ada pembicaraan serius dengan dewan secara terbuka

BANJARMASIN, KP – Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmaisn, M Isnaeni SE menyampaikan kritik kebijakan Pemko Banjarmasin menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mulai berlaku Jumat (24/4/2020) kemarin.

Masalahnya kata Isnaeni, karena kebijakan yang diamabil untuk mempercepat penanganan virus corona (Covid-19) itu sebelumnya tidak ada pembicaraan serius dengan pihak dewan secara terbuka.

Kepada KP Jumat (24/4/2020) ia menjelaskan, dalam beberapa kali rapat yang dilaksanakan pihak Pemko melalui Walikota Ibnu Sina tidak pernah membahas PSBB secara detail dengan Badan Anggaran DPRD Banjarmasin.

Terakhir pada rapat Gugus Tugas Covid-19 Banjarmasin dengan Banggar, juga tidak ada penyampaian PSBB dan bagaimana teknisnya, begitu juga berapa anggaran yang diperlukan untuk menghadapi PSBB.

“Bahkan sampai menjelang diberlakukannya PSBB juga tidak pernah dibahas dengan DPRD Banjarmasin,” terang Isnaini,” ungkapnya.

Tak hanya itu, data penerima bantuan sosial lanjut Isnaini masih belum valid hanya menggunakan data dari Dinas Sosial. Sementara masyarakat terdampak Covid-19 tidak hanya masyarakat miskin sudah terdata.

Berita Lainnya
1 dari 1.427
Loading...

“Kami pun tidak tahu bagaimana kesiapan dan teknis distribusi sembako PSBB ini. Wali kota tak ada penyampaian ke dewan membahas PSBB. Seperti anggaran yang mana digunakan saat PSBB ini. Itu tidak ada dibahas bersama eksekutif,” jelas Politisi Gerindra ini.

Dikatakan Isnaini, hingga saat ini pihaknya belum mengetahui, sejauh mana kesiapan PSBB yang besok sudah dilakukan.

Isnaini mengaku, pihaknya juga terkejut ketika wali kota secara resmi mengumumkan PSBB beberapa waktu lalu, padahal, sebelumnya tidak ada pembahasan secara detail oleh Pemkot Banjarmasin bersama dewan.

“Kami Banggar DPRD tidak pernah membahas soal anggaran untuk PSBB. Sekarang dana dari mana yang digunakan untuk PSBB kami juga tidak tahu,” kata dia.

Selain itu, Isnaini menilai PSBB harus dipertimbangkan secara matang sebelum dilakukan. Apalagi sampai saat ini data warga mendapat bantuan tidak valid.

Bahkan kesiapan perbatasan menurut Ketua Komisi III DPRD Banjarmasin tidak hanya di darat tetapi juga dari sungai.

“Kota kita ini kan melekat dengan sungai. Tidak hanya di darat. Seperti apa pengawasannya dari jalur sungai. Maka itu kami merasa tidak dilibatkan untuk membahas kesiapan PSBB ini. Wali kota terlalu over confidence menerapkan PSBB ini,” katanya. (nid/K-3)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya