Proyek Kades Abdum Manan Banyak Menyalahi Rancangan

Banjarmasin, KP  – Dua dari empat saksi yang diajukan JPU dalam perkara terdakwa mantan Kades Pulau Sugara Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, Abdul Manan, mengakui kalau program yang dijalankan terdakwa banyak menyalahi rancangan anggaran belanja (RAB).

Antara lain disebutkan volume pekerjaan pembuatan dermaga serta jalan desa bisa dikatakan sudah tidak sesuai dengan RAB.

Menurut saksi Noor Hdayat maupun Noor Ashar Syarif selaku Tim Pelaksana Kegiatana dan Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan, pihaknya hanya disuruh tanda tangan dan tanggungjawabnya adalah terdakwa.

Terdakwa sendiri ketika ditanyakan majelis apakah benar keterangan saksi ini, terdakwa hanya mengiyakan saja.

Kesaksian ini disampaikan kedua saksi tersebut, pada sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, Rabu, dengan terdakwa Abul Manan, dihadapan majelis hakim yang dipimpin hakim Purjana.

Menurut JPU Andri Kurniawan dari Kejaksaan Negeri Barito Kuala terdakwa

Berita Lainnya
1 dari 853
Loading...

Mantan Kades Pulau Sugara Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, Abdul Manan, karena tidak dapat mempertanggungjawabkan dana desa,

sebesar Rp256.316.223 yang merupakan unsur kerugian negara. Kerugian tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Barito Kuala tanggal 31 Oktober 2019.

Modus yang dilakukan Abdul Manan, menurut JPU Andri Kurniawan, SH dalam dakwaannya, dalam mengelola keuangan di desa Pulau Sugara terdakwa tidak melibatkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Terdakwaa melakukan pengambilan atau pencairan uang di rekening kas  desa adalah atas perintah dan keinginan sendiri baik jumlah yang dicairkan maupun waktu pencairan, tanpa adanya permintaan pembayaran dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Uang yang dicairkan atau diambil dari rekening kas desa selanjutnya dipegang, dikuasai, dan dikelola terdakwa.

Dalam melakukan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sendiri oleh terdakwa selaku kepala desa tanpa melibatkan TPK dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), sehingga hasil fisik di desa Pulau Sugara tahun anggaran 2018 terdapat kekurangan volume dan tidak sesuai spesifikasinya. Hal ini mengakibatkan adanya kelebihan bayar atau Silpa yang kemudian dikuasai dan dipergunakan oleh tersangka untuk kepentingan pribadi.

Abdul Manan dijerat JPU dengan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UURI No 31 Tahun 1999 setelah ditambah dan diubah dengan UURI No 20 tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk dakwaan primair.

Sedangkan dakwaan subsidiair pasal 3 ayat (1) jo pasal 18 UURI No 31 Tahun 1999 setelah ditambah dan diubah dengan UURI No 20 tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (hid/K-4)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya