Tapin Raih Penilaian BPK, WTP Yang Ke Enam Kalinya

Rantau, KP – Pemerintah kabupaten (Pemkab) Tapin raih penilaian dari Badan Perwakilan Keuangan (BPK) perwakilan Kalimantan Selatan kembali meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke enam kalinya untuk tahun 2020 ini.

Melalui Video confren zoom cloud meeting , bupati Tpin Drs. HM Arifin Arpan, MM secara resmi terima penyerahan laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah kabupaten Tapin tahun anggaran 2020 bertempat di rumah dinas bupati Tapin belum lama tadi.

Melalui protokol kesehatan yang diutamakan, penyerahan LHP dihadiri pula oleh ketua DPRD Tapin H. Yamani, Sekda Tapin H. Masyranianyah, Kepala Inspektorat H. Unda Absori dan pimpinan SOPD terkait lainnya.

Bupati Tapin H. Arifin Arpan , mengatakan bahwa seteah menyerahkan LHP ini tim BPK nantinya akan meninjak lanjuti lagi dengan melakukan audit keuangan ke daerah yang mana nantinya hasil audit akan diserahkan dalam waktu sesegeranya.

Berita Lainnya
1 dari 154
Loading...

“Mudah-mudahan hasil auditnya nanti dapat hasil yang memuaskan dan tanpa adanya catatan,” ungkapnya.

Selama tim BPK datang kedaerah untuk melakukan audit para pejabat Tapin diharapkan selalu ada dan siap ubtuk memberikan layanan, agar jika adda hal-hal yang diperlukan atau ada kekurangan data maupun yang perlu dikonsultasikan lebih mudah.

“Karena itu kita juga banyak mengharapkan arahan dan bimbingan dari BPK RI untuk segala petunjuk dan bimbingannya,” Pungkas bupati Tapin.

Sementara itu kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan Tornanda Syaipullah dalam hal mengucapkan terimakasihnya kepada para kepala daerah atas diserahkannya laporan keuangan pemerintah daerah kepada BPK.

“Saya ucapkan terimakasih dan penghargaan atas kerjasamanya dan koordinasinya selama ini sudah berjalan dengan baik dan diharapkan dimasa mendatang hal ini terus terjalin dengan baik,” ungkapnya.

Menurut Tornanda lagi pihaknya akan terus mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan perbaikan dan koreksi kualitas laporan hasil laporan keuangan sehingga tercipta transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. (ari/K-6)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya