18 Ribu Sanitasi Rumah di Banjarmasin Belum Beres

Banjarmasin, KP – Sekitar 18 ribu sanitasi rumah di Kota Banjarmasin belum beres, sehingga menghambat ibukota provinsi Kalsel ini mendapatkan julukan kota tanpa kumuh.


Hal ini berdasarkan hasil pendataan Oversight Service Provider (OSP) 6 Kalsel, dimana terdapat belasan ribu sanitasi perumahan yang belum standar. Walaupun 52 kelurahan sudah tidak kumuh, namun masih ada indikator layanan yang belum maksimal.


“Angka sanitasi perumahan masih belum standar mencapai 18.000 kepala keluarga (KK),” kata Program Colaboration Specialis (PCS), Fatur Rahmi Gultom usai pertemuan dengan Komisi III DPRD Kalsel, Rabu (23/7/2020), di Banjarmasin.


Gultom mengungkapkan, hasil penelusuran tim di lapangan, maraknya pembangunan perumahan di Banjarmasin tidak diiringi dengan tempat pembuangan limbah perumahan atau septic tank yang standar.

Berita Lainnya
1 dari 120
Loading...


“Yang digunakan selama ini hanya bagian atas yang tertutup rapat dan disemen, namun bagian bawahnya di tanam ke tanah,” ujarnya, pada rapat yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kalsel, H Sahrujani.
Ditambahkan, jenis septic tank semacam ini dari sisi lingkungan tidak standar dan dari kesehatan tidak aman, karena memungkinkan terjadinya kebocoran maupun pencemaran limbah.


Padahal sudah ada septic tank yang lebih kuat dan tahan terhadap korosi, namun penggunaannya terkendala banyak hal, seperti biaya besar, lahan dan kesadaran masyarakat yang masih kurang.


“Biaya pembangunan satu septic tank standar yang dilakukan dalam Progam Kota Tanpa Kumuh dibuat secara komunal atau bersama beberapa rumah, dengan biaya Rp14 juta,” jelas Gultom.


Gultom menambahkan, persoalan ini sebenarnya bisa diselesaikan PD PAL Banjarmasin, namun kewenangannya minim, karena masih berada di Dinas PUPR Kota Banjarmasin.


Gultom menjelaskan, penanganan Kota Tanpa Kumuh ini tidak dapat berjalan dengan baik, karena keterbatasan dana, sehingga perlu kerjasama berbagai pihak, salah satunya DPRD Kalsel.


“Kita perlu support dari berbagai pihak, baik dinas, Komisi III DPRD maupun dana CSR,” tegasnya. (lyn/KPO-1)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya