Pelaihari, KP – Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Pemkab Tala) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) resmi memulai pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026.
Langkah strategis ini ditandai dengan apel gabungan dan penandatanganan komitmen bersama di Halaman Kantor Bupati Tala, Senin (15/6/2026).
Agenda nasional sepuluh tahunan ini membidik pemetaan ulang struktur perekonomian daerah, terutama dalam menangkap geliat ekosistem ekonomi digital yang tumbuh pesat pasca-pandemi Covid-19.
Apel gabungan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Tala, H.M. Zazuli, serta dihadiri unsur Forkopimda, jajaran SKPD, TNI-Polri, akademisi, hingga asosiasi pengusaha seperti KADIN dan HIPMI.
Secara simbolis, Wabup memasangkan rompi dan atribut kepada perwakilan petugas sebagai tanda dimulainya pendataan lapangan.
Dalam amanatnya, H.M. Zazuli menegaskan bahwa akurasi data hasil sensus akan menjadi kompas utama pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
“Data ini akan menjadi dasar penting menyusun kebijakan, menghasilkan basis data usaha yang lengkap, serta acuan dunia usaha dalam merumuskan program yang efektif,” ujar Zazuli.
Ia juga mengingatkan bahwa kesuksesan agenda besar ini memerlukan sinergi kolektif seluruh elemen masyarakat, bukan hanya bertumpu pada instansi pencatat data.
“Keberhasilan Sensus Ekonomi tidak mungkin hanya mengandalkan BPS semata. Diperlukan dukungan dan kolaborasi semua pihak,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Tanah Laut, Siswo Wijanarko, menjelaskan bahwa SE 2026 memegang peranan krusial untuk memotret pergeseran pola bisnis masyarakat yang berubah drastis beberapa tahun terakhir.
“Ekonomi digital mulai bertumbuh di Tanah Laut. Nah, itulah pentingnya Sensus Ekonomi untuk melihat struktur perekonomian baru,” jelas Siswo.
Tidak hanya menyasar pelaku usaha skala besar, sensus ini juga melakukan pemutakhiran data menyeluruh terhadap unit ekonomi terkecil.
“Pendataan ekonomi keluarga juga akan dimutakhirkan. Jadi, setiap keluarga akan kita data,” tegasnya.
Guna menyisir seluruh wilayah Bumi Tuntung Pandang, BPS mengerahkan 362 personel gabungan yang terdiri atas 317 petugas pendata lapangan dan 45 petugas pengawas.
Mereka dijadwalkan bergerak dari rumah ke rumah serta ke tempat usaha mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Mengingat tingginya aktivitas mata pencaharian masyarakat Tala di pagi hari seperti bertani dan menyadap karet BPS menerapkan sistem kunjungan yang adaptif agar tidak mengganggu produktivitas warga.
“Kunjungan sifatnya fleksibel. Petugas kami yang akan menyesuaikan dengan waktu luang masyarakat,” kata Siswo.
BPS mengimbau warga menerima petugas dengan baik dan memberikan jawaban jujur. Untuk mengantisipasi potensi penipuan, masyarakat diminta memastikan petugas yang datang mengenakan rompi resmi, mengalungkan tanda pengenal (ID card), serta mampu menunjukkan surat tugas dari BPS Tanah Laut.
Peluncuran ditutup dengan penandatanganan Pernyataan Komitmen Bersama Mendukung Pelaksanaan SE 2026 oleh jajaran eksekutif, legislatif, yudikatif, instansi vertikal, keagamaan, hingga perwakilan dunia usaha. (rzk/K-6)
