Dewan Lirik PAD dari Mess Pemprov Kalsel

Banjarmasin, KP – Komisi II DPRD Kalsel melirik keberadaan mess Pemprov Kalsel di Jakarta untuk membantu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

“Jadi mess Pemprov Kalsel yang ada di Jalan Belitung Jakarta Pusat tersebut perlu renovasi, terutama kamar agar lebih menarik bagi yang mau menginap,” kata Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Imam Suprastowo kepada wartawan, Rabu (1/7/2020), di Banjarmasin.

Hal ini dikarenakan lokasi mess tersebut cukup strategis dan berada di pusat kota, sehingga memudahkan untuk mendatangi berbagai instansi terkait yang ada di Jakarta pusat.

“Namun harus diperbaiki lagi agar bisa menarik pegawai atau pengunjung untuk menginap,” tambah politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.

Hal ini dikarenakan jika banyak pegawai asal Kalsel yang berminat menginap disana, tentu akan menjadi potensi pendapatan bagi mess, dan berdampak pada pendapatan asli daerah (PAD) Kalsel.

Imam Suprastowo menambahkan, mungkin pada mess milik pemerintah provinsi (Pemprov)-nya di Jalan Belitung Jakarta pusat tersebut perlu satu lantai untuk ruangan serbaguna yang juga bisa mendatangkan pendapatan daerah.

Berita Lainnya
1 dari 856

“Ruangan itu bisa untuk meeting (pertemuan) manakala ada kegiatan, dan saat tak ada kegiatan dapat berfungsi sebagai restoran, sehingga penginap tidak jauh atau sulit mencari makanan,” ungkap Imam Suprastowo.

Lebih lanjut diungkapkan, Pemprov harus jeli melihat peluang yang bisa mendatangkan pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan PAD, terlebih dalam keadaan pandemi Covid-19.

Selain itu, di Ibu Kota Negara Indonesia juga terdapat dua aset berupa penginapan milik Pemprov Kalsel, yaitu di kawasan Rawamangun dan Jalan Belitung Jakarta Pusat (Jakpus).

“Tetapi yang berpotensi untuk penerimaan daerah atau membantu meningkatkan PAD Kalsel yaitu Mess Pemprov yang ada di Jalan Belitung Jakpus, karenanya perlu pembenahan,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi mengakui, PAD Kalsel saat ini cukup memprihatinkan, akibat dampak Covid-19.

Misalnya, penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang merupakan andalan PAD Kalsel dalam keadaan pandemi COVID-19 tidak sebagaimana sebelumnya.

“Keadaan tersebut tidak bisa dipungkiri dan harus dimaklumi, karena dalam pandemi Covid-19 para wajib pajak lebih memilih atau mendahulukan pemenuhan kebutuhan rumah tangga/keluarga mereka yang tidak dapat tertunda,” tambah politisi Partai Golkar. (lyn/K-1)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya