Didampingi anggota Komisi II DPRD Kalsel, H Muhammad Yani Helmi, Imam Suprastowo mengatakan, pengembangan usaha sangat diperlukan di tengah pandemi Covid-19, terutama untuk menggantikan pendapatan yang hilang.
BANJARMASIN, KP – Komisi II DPRD Kalsel mengharapkan agar pemerintah daerah, baik pemerintah kabupaten dan kota agar bisa meningkatkan permodalan di Bank Kalsel.
“Kita harapkan pemerintah daerah bisa meningkatkan permodalan di Bank Kalsel,” kata Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Imam Suprastowo kepada wartawan, Kamis (16/7/2020), di Banjarmasin.
Menurut Imam Suprastowo, peningkatan modal Bank Kalsel diperlukan untuk pengembangan usaha bank milik daerah, agar lebih kreatif dan inovatif dalam meningkatkan pendapatannya.
“Tambahan modal ini memungkinkan bank bisa mengembangkan usahanya, sehingga bisa meningkatkan keuntungan atau laba,” jelas politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.
Didampingi anggota Komisi II DPRD Kalsel, H Muhammad Yani Helmi, Imam Suprastowo mengatakan, pengembangan usaha sangat diperlukan di tengah pandemi Covid-19, terutama untuk menggantikan pendapatan yang hilang.
“Bank harus kreatif untuk mengembangkan usaha yang mungkin dilakukan di tengah pandemi Covid-19,” ujar Imam Suprastowo.
Sedangkan upaya bersama meningkatkan permodalan Bank Kalsel tersebut, baik Imam maupun Paman Yani menyarankan, agar Pemkab/Pemkot di provinsinya mengalihkan sebagian simpanan mereka dari bank lain ke Bank Kalsel.
“Karena simpanan Pemkab/Pemko di bank lain juga cukup banyak,” tambah wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalsel VII, meliputi Kabupaten Tanah Laut dan Kota Banjarbaru.
Hal senada diungkapkan Yani Helmi, yang mengharapkan pengembangan usaha Bank Kalsel bisa membantu pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM)di daerah.
“Karena bantuan permodalan kepada UMKM di daerah akan berdampak peningkatan dan pengembangan ekonomi kerakyatan setempat,” kata Paman Yani, panggilan akrab Yani Helmi.
Apalagi salah satu tujuan mendirikan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalsel Tahun 1960-an masih dalam bentuk Perusahaan Daerah, yang kemudian pada 2017 berubah statusnya menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Kalsel.
PT Bank Kalsel tersebut kini memiliki cabang pada semua atau 13 kabupaten/kota, dan satu terdapat di DKI Jakarta yang berdiri setelah perubahan status dari perusahaan daerah (PD) menjadi PT.
Beberapa hari lalu, Komisi II DPRD Kalsel melakukan monitoring terhadap kinerja Bank Kalsel, terutama yang ada di kantor cabang, seperti Bank Kalsel cabang Batulicin.
“Kita perlu memastikan sejauhmana dampak Covid-19 terhadap cabang-cabang Bank Kalsel, termasuk di Batulicin,” tambah paman Yani.
Hal ini diperlukan agar DPRD Kalsel, khususnya Komisi II bisa memikirkan bersama untuk meningkatkan kinerja Bank Kalsel, terutama di tengah pandemi Covid-19.
“Kalau perlu mencarikan solusi atau alternatif terbaik untuk meminimalkan dampak Covid-19 terhadap kinerja perbankan,” jelas Paman Yani. (lyn/K-1)
