Pemko Diminta Segera Sampaikan KUA -PPAS APBD 2021

Banjarmasin, KP – DPRD Kota Banjarmasin meminta Pemko agar sesegeranya menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) APBD Kota Banjarmasin tahun anggaran 20201 kepada pihak dewan untuk dilakukan pembahasan sesuai tepat waktu.

Harapan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Tugiatno kepada {KP} Selasa (14/7/2020), dengan alasan mengingat waktu penyampaian KUA- PPAS) dirasakaan sudah cukup mendesak, sementara hingga memasuki pertengahan bulan ini pihak Pemko Banjarmasin belum juga menyampaikan KUA/PPAS APBD tahun 2021 tersebut kepada pihak dewan.

“Padahal sesuai jaduwal KUA-PPAS harus disampaikan kepada pihak dewan bulan Juni ini,” katanya, seraya menambahkan sesuai arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) KUA-PPAS disahkan paling lambat bulan Agustus.

Tugiatno mengatakan, sesegeranya penyampaikan KUA/PPAS sangat penting karena ia merupakan sebagai salah satu tahapan sebelum dibahasnya Rancangan Anggararan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) untuk tahun depan.

Berita Lainnya
1 dari 1.424
Loading...

Ia juga menandaskan, sesuai amanah Undang-Undang Nomor : 23 tahu 2014 tentang Pemeritah Daerah, terkait pembahasan RAPBD antara kepada daerah dengan DPRD wajib berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS.

“Dengan mekanisme ini, maka KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun, menyampaikan dan membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang RAPBD antara Pemko dengan DPRD sampai ditetapkan menjadi APBD yang nantinya dituangkan dalam Perda,“ ujarnya.

Lebih jauh ia mengemukakan terkait hal itu, seyogianya Pemko Banjarmasin menyampaikan KUA/PPAS, sehingga pihak dewan dapat sesegaranya juga melaksanakan pembahasan dan waktu pengesahannyapun diharapkan tepat waktu.

Ditandaskan unsur pimpinan dewan dari F-PDIP ini, penyampaian KUA/PPAS hingga RAPBD dalam pembahasannya sesuai aturan wajib dilaksanakan sesuai jaduwal ditentukan, sehinga RAPBD tahun berikutnya paling lambat sudah dapat disahkan sebelum berakhirnya tahun anggaran.

“ Sebaliknya jika terlambat, maka terancam dikenai sanksi adminstratif oleh pemerintah pusat,” demikian kata Tugiatno. (nid/K-3)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya