Revisi Raperda Adminduk Disahkan Menjadi Perda

Banjarmasin, KP – DPRD Kota Banjarmasin mensahkan Rancangan Peraturan Daerah ( Raperda) tentang Penyelenggaraan Admistrasi Kependudukan (Adminduk) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Payung hukum atas revisi Perda Nomor : 21 tahun 2014 itu ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Kota Banjarmasin, Rabu (29/7/2020) kemarin, setelah sebelumnya delapan fraksi di dewan dalam penyampaian pendapat akhir menyatakan dapat menerima dan menyetujui untuk disahkan dan ditetapkan menjadi Perda.

Usai pembacaaan pendapat akhir seluruh fraksi, Walikota Banjarmasin Ibnu Sina dan seluruh pimpinan dewan selanjutnya menandatangani berita acara ditetapkannya Raperda atas revisi Perda Nomor : 21 tahun 2014 menjadi Perda.

Bahkan dalam rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Banjarmasin, Harry Wijaya, SH MH didampingi Wakil Ketua HM Yamin, Hj Ananda dan Tugiatno ini, sejumlah fraksi dewan berharap dengan disahkan Raperda tersebut, pelayanan penyelenggaraan administarsi kependudukan dapat lebih baik lagi.

“ Baik terkait pelayanan pembuatan Kartu Keluarga (KK), KTP, Kartu Identitas Anak (KIA) serta berbagai pelayanan administrasi kependudukan,” kata Fraksi Partai Golkar dalam rapat paripurna yang juga dihadiri Wakil Walikota, Hermansyah serta sejumlah pejabat dan Kepala SKPD di lingkungan Pemko Banjarmasin ini..

Harapan sama juga dikemukakan Fraksi Partai Demokrat yang berharap instansi terkait dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil lebih bekerja optimal lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, mudah dan transparan.

Berita Lainnya
1 dari 1.424
Loading...

Frakksi Demokrat juga berharap dengan disahkannya Perda tersebut, kedepan tidak ada lagi warga Banjarmasin yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP).

Dan menjadi catatan Raperda atas revisi Perda Nomor : 21 tahun dibahas sejak tahun 2019 lalu dan baru bisa disahkan dalam tahun 2020 ini.

Adapun tujuan direvisinya Perda tersebut dalam kerangka selaian untuk menyesuaikan perkembangan, tapi juga untuk menyesuaikan dengan aturan lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor : 24 tahun 2013.

“ Sesuai ketentuan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan administasri kependudukan,” kata Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Harry Wijaya usai rapat paripurna.

Dijelaskan, beberapa hal yang perlu direvisi diantaranya tentang penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) , penghapusan denda administrasi kependudukan, dan pemberlakuan tanda tangan elektronik.

Lebih lanjut ia mengatakan, dalam Perda tersebut juga diatur tentang pelayanan administrasi kependudukan secara daring dan gratis. “ Dalam Undang-Undang Nomor : 24 tahun 2013 merupakan Perubahan Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2006 pada pasal 79A membahas tentang pelayanan Adminduk tidak dipungut biaya, kata Harry Wijaya. (nid/K-3)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya