Silpa APBD 2019 Kembali Disorot Anggota Dewan

Banjarmasin, KP – Sejumlah anggota DPRD Kota Banjarmasin kembali menyampaikan sorotannya kinerja seluruh Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) di lingkungan Pemko karena dinilai masih relatif rendah dalam merealisasikan pelaksanaan penyerapan anggaran.

“Pada hal pihak dewan baik melalui komisi, maupun badan anggaran sudah seringkali mengingatkan kepada SOPD agar meningkatkan kinerjanya sebagaimana kegiatan atau program yang telah direncanakan dan dananya sudah dianggarkan dalam APBD,“ kata Bambang Yanto Permono, SE.

Hal itu dikemukakanya kepada KP, Kamis (2/7/2020) menanggapi Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Banjarmasin tahun anggaran 2019 yang disampaikan Walikota Banjarmasin, Ibnu Sina .

Meski dalam pertanggunjawaban pelaksanaan APBD itu, Walikota Ibnu Sina mengklaim realisasi penyerapan anggaran mengalami peningkatan dengan prosentasi sekitar 82 persen dari total pendapatan daerah setelah perubahan ditetapkan sebesar Rp 1.774.460.843.482,0.

Walikota menjelaskan, dari jumlah defisit ditambah dengan netto pembiyaan tersisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) sebesar Rp 269, 7 miliar. Angka ini ujarnya, lebih baik dibanding serapan anggaran tahun 2018 dengan Silpa sebesar Rp 381 miliar.

Berita Lainnya
1 dari 1.427
Loading...

Menurut Bambang Yanto yang juga anggota Badan Anggaran DPRD Banjarmasin ini mengungkapkan, sebenarnya pihak dewan, sudah seringkali mengingatkan kepada seluruh SOPD agar meningkatkan kinerjanya sebagaimana kegiatan atau program yang telah direncanakan dan dananya sudah dianggarkan dalam APBD.

Karenanya ia mengingatkan, agar seluruh SOPD di lingkungan Pemko Banjarmasin berlari kencang untuk memaksimalkan serapan anggaran melaksanakan program kegiatannya, apalagi terkait pelaksanaan berbagai proyek fisik untuk kepentingan masyarakat.

Terlebih khusus lanjutnya, jika proyek fisik itu anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). “Masalahnya, karena jika pekerjaan fisik terlambat, maka sisa DAK terancam tidak akan dicairkan lagi oleh pemerintah pusat,“ ujar seraya menambahkan ketentuan itu menyusul terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Ia juga menegaskan, salah satu kebijakan strategis dalam PMK Nomor : 50/PMK.07/2017 adalah peningkatan kualitas belanja infrastruktur untuk meningkatkan pelayanan dasar publik dengan sararan akan mampu menodorong pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran dan kesenjengan antar daerah.

Hal senada juga dikemukakan, Ketua Komisi III DRPD Banjarmasin, M Isnaeni, SE. Ia mengatakan, rendahnya serapan anggaran hingga berdampak Silpa yang relatif besar jelas sangat berdampak langsung bagi masyarakat karena perncanaan pembangunan yang sudah diprogramkan Pemko Banjarmasin jadi tersendat.

“Celakanya, terkadang perencanaan pembangunan yang mestinya harus direalisasikan ini bersentuhan dengan kebutuhan yang mendesak bagi publik. Misalnya, rencana pembangunan jalan, jembatan dan berbagai infrastruktur lainnya,” tandas Isnaeni. (nid/k-3)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya