Dewan Minta Pemko Kerja Keras Maksimalkan PAD

Banjarmasin KP – Pandemi virus corona (Covid-19) berdampak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Banjarmasin di sektor pajak dan retribusi mengalami penurunan hingga 50 persen.

Meski demikian, DPRD Kota Banjarmasin meminta Pemko tidak patah semangat. Sebaliknya, harus bekerja ektra untuk menghidupkan kembali berbagai kegiatan usaha berbagai sektor dan pertumbuhan perekonomian di kota ini.

“Sebab PAD salah satu penopang terbesar dalam melaksanakan jalannya pemerintahan dan demi peningkatan pembangunan di Kota Banjarmasin ,” katanya usai rapat kerja dengan Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kota Banjarmasin kepada wartawan, Selasa, (4/8/2020).

Sebelum ia mengakui, ditengah wabah pandemi Covid-19, sangat berdampak pada penurunan PAD hampir mencapai 50 persen.

Penurunan ini terjadi ujarnya, .karena banyak kegiatan usaha , seperti hotel dan restoran, tempat hiburan tidak beroperasi untuk mencegah penyebaran wabah virus corona.

Faisal Hariyadi berharap, ada terobosan baru untuk kembali menggeliatkan perekonomian masyarakat, sehingga PAD di sektor pajak kembali dapat terpenuhi sesuai dengan yang ditargetkan Pemko Banjarmasin.

Berita Lainnya
1 dari 1.423
Loading...

“Upaya itu harus dilakukan, sebab Banjarmasin tidak punya sumber daya alam, selain dari sektor perdagangan dan jasa sebagai andalan,” tandasnya.

Dijelaskannya, menurut data dldisampaikan Bakueda, untuk tahun 2020 Pemko Banjarmasin telah menurunkan target PAD sekitar 35 persen lebih.

Semula ujarnya, target PAD dietapkan sebesar Rp 367 miliar, namun akibat dampak pandemi virus Corona diturunkan menjadi Rp 250 miliar.

” Hingga Juli atau pada triwulan kedua, PAD dari target yang diturunkan hanya Rp 250 miliar itu sudah terealisasi sebesar 50 persen,” katanya.

Menurutnya capaian iitu, menyusul telah beroperasinya beberapa restoran, rumah makan dan perhotelan, termasuk pusat perbelanjaan, setelah dicabutnya penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mengantisipasi wabah Covid-19.

Lebih jauh ketua komisi membidangi masalah keuangan mengakui, ada beberapa sumber PAD dari pajak reklame yang belum diterima dengan maksimal. Angkanya mecapai Rp 202 juta lebih.

Sumber PAD dan sekarang dicatat sebagai piutang pajak reklame itu ungkapnya. terhitung dari 31 Desember 2018 hingga 2019. (nid/K-3)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya