Dewan Minta Perencanaan Proyek 2020 Direalisasikan

Partai Amanat Nasional (PAN) mengimbau, agar masyarakat turut melakukan pengawasan dan memberikan informasi terhadap pekerjaan proyek jika dalam pelaksaannya menyimpang

BANJARMASIN, KP – Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Harry Wijaya meminta, agar seluruh kegiatan proyek tahun 2020 direalisasikan. Tidak kalah penting dalam pelaksanaannya berjalan sesuai dengan aturan.

Menurutnya, pihak dewan terus melakukan pemantauan terhadap realisasi pembangunan terhadap seluruh kegiatan proyek-proyek di lingkungan Pemko Banjarmasin yang sudah direncanakan dalam tahun ini. Oleh karenanya, pihak SKPD maupun rekanan diminta untuk melaksanakan kegiatan itu sesuai aturan dan tepat waktu.

“Kendati ada sebagian kegiatan yang sudah diprogram SKPD tahun ini anggarannya dipangkas dan dialihkan untuk mempercepat penanganan wabah virus corona (Covid-19), namun kita berharap kegiatan atau proyek pembangunan yang anggarannya tidak dipangkas harus tetap dilaksanakan,” harapnya.

Sebelumnya kepada {KP} Rabu (5/8/2020) ia mengingatkan, dalam pelaksanan kegiatan proyek para rekanan jangan hanya mengejar target penyelesaian saja. Sebaliknya, harus diselesaikan sesuai bestek yang sudah dikerjasamakan dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Lebih jauh pimpinan dewan dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga mengimbau, agar masyarakat turut melakukan pengawasan dan memberikan informasi terhadap pekerjaan proyek yang diduga dalam pelaksaannya menyimpang dan melanggar aturan.

Berita Lainnya
1 dari 1.440
Loading...

Secara khusus terkait pelaksanaan proyek pembangunan fisik ini Harry Wijaya juga mengemukan, agar para pelaksana proyek mulai dari pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen dan pejabat pelaksana teknis kegiatan, kontraktor dan pengawas untuk tidak ragu-ragu dalam bekerja.

“Sepanjang sudah sesuai dengan aturan, tidak perlu ragu dan takut sepanjang jika kita sudah bekerja sesuai aturan,”tandasnya, seraya menambahkan terhadap anggaran pembangunan yang tidak diirealisasikan akan berdampak terjadinya silpa atau siasa anggaran yang berlebihan pada APBD.

Ditegaskannya, banyaknya silpa yang sebelumnya telah dianggarkan untuk belanja langsung tentunya akan merugikan masyarakat lantaran banyak proyek pembangunan yang mestinya mendesak dilaksanakan tetapi tidak direalisasikan.

“Padahal APBD harusnya dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk peningkatan kemajuan pembangunan dan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tandas Harry Wijaya.

Diungkapkan Harry Wijaya berdasarkan catatan dewan , dalam tahun ini meski anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Banjarmasin sebagian dipangkas untuk mempercepat penanganan Covid-19, namun ada sejumlah program atau kegiatan yang sudah direncanakan tetap akan dilaksanakan.

Sejumlah proyek itu diantaranya, perbaikan trotoar dan drainase di sejumlah ruang jalan dan pembangunan jembatan, yaitu pembangunan jembatan gantung Pulau Bromo, jembatan HKSN dan pembangunan jembatan Kelayan A Gerilya. (nid/K-3)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya