Warga Apresiasi Revisi Perda RTRW

Bajarmasin, KP – Pemko Banjarmasin diminta mengalokasikan anggaran untuk kepentingan pembelian tanah atau lahan dalam kerangka pemenuhan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Harapan itu disampaikan, menyusul tengah dibahasnya Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Vanjarmasin.

Revisi atau perubahan atas Perda Nomor : 5 tahun 2013 diajukan pihak Pemko itu selain untuk menyesuaikan dengan perkembangan, tapi juga terkait banyak komplain dari masyarakat lantaran tanah atau lahan milik mereka diplot dan dietapkan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH).

” Dari diantara sekian alasan itulah kenapa Perda Nomor : 5 tahun 2013 tentang RTRW harus direvisi,” kata Walikota Banjarmasin. Ibnu Sina beberapa waktu lalu. Menanggapi revisi Perda tersebut sejumlah warga menyampaikan apresiasinya.

” Masalahnya, karena selama ini banyak tanah milik warga yang diplot atau dijadikan sebagai RTH,“ harap Masdani Muslih.

Kepada KP Kamis (24/9/2020) warga yang tinggal di Jl Antasan Kecil Timur belakang Masjid Hami ini mengatakan , memiliki beberapa kavling tanah di kawasan Kelurahan Sungai Andai, namun belakangan oleh Pemko Banjarmasin ditetapkan dan dijadikan sebagai RTH.

Menurut Masdani,. selain tanah miliknya, masih banyak tanah milik warga lainnya di kawasan itu yang terkena dan masuk sebagai kawasan RTH.

Padahal ungkapnya, sebelum ditetapkan sebagai RTH sebagian besar tanah milik warga itu sudah memiliki sertifikat. Hal senada juga dikemukakan Abdul Khair yang mengatakan, memiliki sebidang tanah di kawasan Sungai Andai tepatnya arah menuju Desa Trantang.

Berita Lainnya
1 dari 1.611

Menurut warga yang tinggal di Jalan Sultan Adam ini mengemukakan, sejak tanah miliknya seluas 16 X 30- meter persegi dijadikan RTH, ia sama sekali tidak bisa memanfaatkan tanah milik itu seperti mendirikan rumah atau bangunan lainnya.

“Masalahnya , karena sesuai aturan lahan atau tanah yang telah ditetapkan sebagai RTH dilarang untuk dialihfungsikan untuk kepentingan lain,“ ujarnya.

Baik Masdani Muslih dan Abdul Khair, berharap agar masalah itu menjadi perhatian serius oleh Pansus DPRD Banjarmasin yang kini tengah membahas revisi Perda RTRW.

Menyikapi harapan ini , Ketua Pansus revisi Perda RTRW, Arufah Arief mengakui, penetapan RTH di atas tanah milik warga secara tidak langsung merupakan bentuk kesewenang-wenangan dan dapat dapat dikatagorikan salah satu bentuk perampasan hak.

Diakuinya, menyusul tengah dilakukan revisi atau perubahan terhadap Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarmasin No : 5 tahun 2013 tentang RTRW , penetapan atau dijadikan lahan milik warga sebagai RTH menjadi isu strategis.

Kepada (KP) Rabu kemarin Arufah menegaskan, terkait penetapan RTH yang sewenang-wenang itu tentunya sangatlah merugikan warga selaku pemilik lahan atau tanah.

Sebelumnya ia juga nengakui, , penambahan untuk memperluas RTH multak harus dipenuhi setiap pemerintah daerah kabupaten /kota di seluruh Indonesia sebagaimana diamanatkan UU No : 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang Nasional.

Namun jika penetapan RTH itu adalah merupakan tanah dan lahan milik warga, tentunya warga dirugikan,. Masalahnya, sebuah kawasan ditetapkan sebagai RTH tidak boleh dialihfungsikan untuk kepentingan lain.

“Kalaupun harus dijadikan sebagai RTH , maka tanah warga itu mestinya harus dibeli atau diganti rugi oleh Pemko,” ` tandasnya. (nid/K-3)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya