Banjarmasin, KP – Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Banjarmasin. Mathari menyatakan keprihatinannya karena banyaknya pedagang kaki lima (PKL) di kota ini yang terpaksa gulung tikar setelah tempat berjualan mereka direlokasi oleh Pemko Banjarmasin.
Menurutnya, kedepan Pemko Banjarmasin harus memikirkan secara matang jika ingin merelokasi atau memindahkan PKL berjulan ketempat yang sebelumnya disediakan.
” Jangan asal direlokasi kalau tempat baru yang disediakan itu justeru akan mematikan usaha PKL. Kedepan masalah penataan PKL iterutama yang berjualan di kawasan terlarang atau berada di jalur hijau ni perlu dievaluasi,” ujar Mathari.
Kepada {KP} Senin (19/10/2020) Mathari mengakui, untuk menata PKL tidaklah semudah membalikan telapak tangan.
Sebelumnya ia mengatakan, upaya Pemko Banjarmasin meningkatkan parawisata kota ini salah salah satunya dengan mendorong usaha kecil menengah (UKM) seperti PKLdengan memfasilitasi penyediaan lokasi khususnya untuk pedagang kuliner, patutlah diapresiasi.
Meski tandasnya, program dan kebijakan itu tampaknya belum sesuai harapan. Bahkan tidak sedikit PKL yang berjualan baru tersebut tidak mampu lagi bertahan dan gulung tikar.
Ia mencotohkan, ketika Pemko beberapa waktu lalu menertibkan PKL kuliner sepanjang Kayu Tangi Jalan Brigjen H Hasan Basri dan menyediakan tempat relokasi di Gang Pengkor Kayu Tangi I, tempatnya belakang Gedung Wanita Jalan Brigjen Hasan Hasan Basri yang kini sudah tutup karena sepi pembeli.
Nasib sama ujarnya, juga dialami kawasan kuliner berlokasi di Jalan Pos tepatnya berada di tepian Sungai Martapura yang hanya sebentar ramai. setelah itu satu persatu ditinggalkan pedagang.
Terakhir kata Wakil Ketua Komisi dari F-PKS ini, kebijakan Pemko Banjarmasin, merelokasi ratusan Pedagang Kaki Lima (PKL) Jalan A Yani Jalan Lingkar Dalam Selatan dengan mendirikan Kuliner Baiman di Jalan Lingkar Dalam Selatan, Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Selatan, juga nyaris bernasib sama
Padahal menurut Mathari awalnya Kuliner Baiman ditempati sekitar 100 PKL yang direlokasi ke tempat berjualan baru tersebut.
” Namun baru beberapa bulan ditempati, satu-satu persatu pedagang meninggalkan tempat itu karena tidak mampu lagi bertahan dengan alasan sepi pengunjung, “ujarnya.
Lebih jauh Mathari menandaskan. tata kota yang teratur dan tertib boleh direncanakan dengan baik. Namun ujarnya harus tetap ada solusi jika ingin menertibkan PKL.
Masalahnya, karena keberadaan PKL merupakan salah salah satu penompang peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Bahkan bukan itu saja kata Mathari. di tengah keterbatasan dan sulitnya mencari peluang dan kesempatan kerja, keberadaan PKL bagaimanapun disadari mampu menyerap tenaga kerja informal yang tidak sedikit.
Dampak positifnya lainnya adalah , di tengah terbatasnya lapangan pekerjaaan paling tidak Pemko Banjarmasin mampu menekan jumlah pengangguran dengan memberikan kesempatan kepada PKL yang kebanyakan masyarakat kecil untuk tetap bisa mencari nafkah.
” Di Kota Banjarmasin terkait penataaan dan pembinaan PKL diatur dalam Perda Nomor : 26 tahun 2016,’’ demikian Mathari. (nid/K-3)
