DPRD HSS Tinjau Lokasi PETI Di Situs Benteng Madang

Kandangan, KP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) meninjau langsung lokasi pertambangan tanpa izin (PETI) di kawasan situs cagar budaya Benteng Madang, Desa Madang Kecamatan Padang Batung, Rabu (21/10/2020).

Peninjauan tersebut dipimpin Ketua DPRD HSS Akhmad Fahmi, didampingi Wakil Ketua I DPRD HSS Rodi Maulidi, Wakil Ketua II M Kusasi, Ketua Komisi II Kartoyo, Ketua Komisi III Yuniati, perwakilan Komisi I dan anggota DPRD dari daerah pemilihan (Dapil) 2.

Lokasi PETI berada di gunung bersejarah, yakni Gunung Madang yang menjadi benteng pertahanan Tumenggung Antaludin dalam melawan penjajah. Jajaran DPRD Kabupaten HSS, harus berjalan kaki sekitar 500 meter dari jalan utama Desa Madang, menuju lokasi yang dikeruk PETI itu. 

Ketua DPRD Kabupaten HSS Akhmad Fahmi menjelaskan, peninjauan itu dilakukan karena adanya laporan dari masyarakat terkait PETI di cagar budaya Benteng Madang.

Menurutnya, masyarakat sekitar merasa terganggu dengan adanya aktivitas peti beberapa waktu lalu. Apalagi, berdasarkan laporan masyarakat kegiatan itu dilakukan pada malam hari.

“Kalau malam jarang ada aktivitas, jadi sangat terdengar jelas. Oleh karenanya masyarakat terganggu,” jelas Akhmad Fahmi.

Berita Lainnya
1 dari 342

Saat peninjauan di lapangan, pihak DPRD Kabupaten HSS tidak menemukan lagi aktivitas PETI. Hanya tersisa bekas galian, dan jejak mobil angkutan melalui lokasi tersebut.

“Kita lihat, ada bekas-bekas galian dan sudah kosong. Hari ini akan langsung kita laporkan kepada pemerintah daerah terkait PETI ini,” ujarnya.

Namun tambahnya, tidak menutup kemungkinan DPRD HSS akan meminta pihak kepolisian untuk segera melakukan tindakan hukum sesuai perundang-undangan.

“Pertama, kita laporkan kepada pemerintah daerah, kemudian bisa juga kita laporkan ke polres HSS untuk tindakan hukumnya,” jelas Akhmad Fahmi.

Peninjauan itu, turut dihadiri jajaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Dispera KPLH) Kabupaten HSS. 

“Saat ini, kami terus mengoptimalkan komunikasi dengan dinas teknis yakni di Pemerintah Provinsi dan aparat penegak hukum, selain itu kami berkomunikasi dengan PT AGM sebagai pemilik kawasan PKP2B,” ucap Kepala Dispera KPLH HSS, Ronaldy Prana Putra.

Ronaldy berharap, adanya dukungan masyarakat setempat terkait adanya PETI. Terutama untuk melaporkan, serta diimbau tidak melakukan kerjasama dengan PETI. (tor/K-6)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya