Rektorat ULM : Kita Tak Punya Hak Larang Mahasiswa untuk Demo

Banjarmasin, KP – Meski Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI) sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait himbauan kepada seluruh mahasiswa agar tidak melakukan demonstrasi, namun Pihak Rektorat Universitas Lambung Mangkurat (ULM) ternyata tidak akan melarang mahasiswanya untuk melakukan aksi turun ke jalan tersebut sebagai bentuk penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang dijalankan dengan sistem Omnibus Law.

Hal itu diakui oleh Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan ULM, Dr Ir H Muhammad Fauzi MP usai mengikuti rapat dengar pendapat bersama seluruh perwakilan elemen masyarakat dan kepemudaan di Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa (13/10) sore.

Ia mengatakan bahwa pihaknya tidak bisa menahan ataupun melarang aksi yang akan dilakukan mahasiswa tersebut. Pasalnya hal tersebut merupakan sebuah bentuk kebebasan berpendapat dimuka umum yang sudah dijamin dalam konstitusi.

“Himbauan Kemendikbud memang sudah beredar, tapi kita tidak memiliki hak untuk melarang mereka ikut demo. Itu adalah hak konstitusi semua orang termasuk mahasiswa,” ucapnya saat ditemui Kalimantan Post.

Ia yakin bahwa seluruh mahasiswa yang ikut dalam aksi tersebut pasti sudah membaca dan mengetahui tentang apa isi dari surat edaran tersebut.

Berita Lainnya
1 dari 1.030

“Himbauan itu kita teruskan kepada mahasiswa, agar ketika menyampaikan aspirasi nanti harus menjalankan protokol kesehatan, karena saat ini wilayah kita masih dalam masa pandemi,” jelasnya.

Selain itu, ia juga menghimbau kepada seluruh mahasiswanya agar tidak berlaku anarkis dalam menyampaikan tuntutannya. “Khusus mahasiswa ULM kita tentu berharap korwil dan korlap yang menanggungjawabi aksi nanti bisa mengkoordinir dan menjaga anggotanya dari setiap pihak yang tidak jelas asal usulnya,” sambungnya.

Menurutnya, pihaknya tidak mempunyai dasar untuk melarang para mahasiswa didikannya untuk turun ke jalan. Sehingga hanya sebatas menghimbau untuk mencari jalan alternatif lain selain demonstrasi di jalan.

“Sama dengan surat yang diterbitkan Dirjen Kemendikbud itu kan hanya sebatas himbauan kepada pimpinan perguruan tinggi untuk diteruska kepada mahasiswa,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Kemendikbud RI telh mengeluarkan SE yang isinya menghimbau mahasiswa agar tidak melakukan demonstrasi penolakan Omnibus Law.

Himbauam tersebut terbit sebagai bentuk respon kemendikbud yang tidak menginginkan terciptanya klaster Covid-19 yang baru akibat adanya aksi yang melibatkan massa yang banyak tersebut.(Zak/KPO-1)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya