Bupati Wahid Hadiri Rapat Pokja APKSI

BUPATI HSU - Hadiri rapat Pokja APSKI. (KP/Ist)

Amuntai, KP – Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Drs H Abdul Wahid MM MSI menghadiri rapat kelompok kerja (Pokja) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Kantor Sekretariat Apkasi, Jakarta Kamis 26/11/2020.

Bupati mengatakan kehadiran Pemerintah Kabupaten (pemkab) HSU dalam Rapat Pokja ini sebagaimana memberikan saran dan masukan terkait Pemerintah dimana saat ini menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden sebagai Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Diantara RPP yang dibahas dalam rapat tersebut seperti rancangan peraturan pemerintah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah, RPP Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Derah dan RPP Penyelenggaraan Penataan Ruang.

“saat ini pemerintah sedang menyusun 40 rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan 4 rancangan peraturan presiden (RPerpres) sebagai turunan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”, ungkapnya.

Berita Lainnya
1 dari 338

Dalam hal ini, menurut bupati, Apkasi sebagai wadah kabupaten merasa berkepentingan untuk memberikan saran dan masukan kepada pemerintah pusat dalam penyusunan 40 RPP dan 4 Rperpres sebagai turunan UU Cipta Kerja.

Wahid menambahkan hal ini juga tidak terlepas dari permintaan pemerintah kepada Apkasi agar segera memberikan masukan terhadap penyusunan RPP dan RPerpres UU Cipta Kerja.

“Hari ini Kami menghadiri rapat pokja Apkasi yang beranggotan 11 Kabupaten untuk membahas RPP dan RPerpres UU Cipta Kerja”, lanjut Wahid.

Masih menurut Wahid pemerintah daerah sebagai ujung tombak pemerintan pusat maka seyogyanya diberikan kesempatan untuk memberikan masukan terhadap penyusunan RPP dan Rperpres UUD Cipta Kerja.

Kehadiran Bupati Wahid didampingi Sekretaris Daerah HM Taufik, Kabag Pemerintahan dan Kabag Humpro HSU sehubungan dipilihnya Pemerintah Kabupaten HSU sebagai anggota pokja Apkasi terkait Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden sebagai Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (nov/K-6)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya