Jembatan Pulau Laut Menghubungkan Batulicin dan Kotabaru Kembali Dibahas

Batulicin, KP – Jembatan Pulau Laut yang menghubungkan antara Batulicin dan Kotabaru saat ini kembali dibahas. Pembahasan jembatan penghubung kedua Kabuoaten ini dilaksnakan secara virtual oleh Kementerian PUPR pusat, bersama Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan juga Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan  Kabupaten Kotabaru, Senin 3/11/2020 tadi.    

Kepala Seksi Sistem Jaringan Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga, Fadil Arif mengatakan, pembangunan jembatan ini memiliki prospek yang luar biasa bagi pengembangan daerah itu sendiri.

“Mengingat banyaknya tenaga kerja yang diperlukan, maka ini berkaitan dengan adanya Kawasan Industri atau (KI) di Batulicin, serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) daerah Mekarputih Kotabaru,” ujar Fadil.

Lebih lanjut katanya, jembatan yang terbentang sepanjang 3 kilometer lebih  akan dilalui kapal besar. 

Berita Lainnya
1 dari 346

“Dengan adanya perlintasan kapal laut, seperti Pelni diharap jangan sampai mengganggu jembatan tersebut,” katanya. Sementara Dari hasil analisis ungkap nya, akan ada apotensi dua wilayah, baik PKW Kotabaru, KEK Mekarputih dan KI Batulicin. 

Karena itu, semua harus saling sinergi, adanya jembatan ini potensialnya sangat tinggi apabila ada KI Batulicin dan KEK Mekarputih. Selain itu, kalau dilihat dari perkiraan perhitungan total biaya kontruksi jembatannya menelan biaya sebesar Rp. 1,8 Triliyun, sedangkan dalam kawasan KEK nya sebesar sekitar 960 milyar. 

Kalau kita melihat akses pelabuhan Mekarputih yang 80 kilometer jadi percuma jembatan penghubung ini ada, kalau akses ke KEK ke Mekarputih nya tidak selesai,dan tentu kawasan Mekarputih nya tidak berkembang sesuai yang diharapkan,” tandasnya.

kegiatan FGD dihadiri Asisten Bidang Pemerintahan Hj Mariani, serta sejumlah pejabat PUPR Kab Tanbu dan pejabat terkait lainnya. Kegiatan ini dibahas dalam FGD Indentifikasi dan Penilaian Resiko Proyek Jembatan Pulau Laut Tanah Bumbu melalui Video Confrence Kementerian PUPR RI yang terhubung langsung di DLR Kantor Bupati Tanbu.

Terkait proses kelanjutan pembangunannya, pihak PUPR RI membahas berbagai teknis, termasuk resiko bentangan jembatan yang turut mempengaruhi arus transportasi kapal besar, maupun kondisi alamnya. Hal positifnya, pembahasan juga  mengupas masalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) serta Kawasan Industri (KI). (han)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya