Pengadaan Lahan Jembatan Timbang ‘Makan Korban’

Berita Lainnya
1 dari 999

Banjarmasin, KP – Pengadaan lahan untuk jembatan timbang Dinas Perhubungan Kab. Tabalong ‘memakan korban’ dengan didakwanya Rahman Nurjadin selaku PPTK pada Dinas Perhubungan melakukan tindakan melawan hukum yang mengakibatkan terdapat unsur kerugian negara.
Selan terdakwa Rahman Nurjadin ini masih ada dua tersangka lainnya ditangan penyidik yakni Hairi dan Mahyuni yang bertindak sebagai pemegang kuasa menjual lahan gtersebut ke Dinas Perhubungan.
Kini terdakwa Rahman sudah menjalani proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, Senin (16/11/2020), ia didakwa oleh JPU Ray Mandi telah melakukan tindakan melawan hukum yakni membeli lahan untuk keperlian pembangunan jembatan timbang di tahun 2017 melalui dua tersangka yakni Hairi dan Mahyuni. Keuida tersangkan tersebut tidak punya hubungan darah dengan pemilik lahan hanya menerima surat kuasa. Akibat perbuatan terdakwa yang mebeli lahan melalui ‘calon’ tersebut terdapat unsur kerugian negara bersadarkan perhitungan BPKP Prov Kalsel sebesar Rp1,933,820.000,- dari nilai tanah yang di jual sebesar Rp.4.849.650.000,-
Menurut keterangan Mahyudin selah seorang penasihat hukum tedakwa Rahman, kerugian negara yang di cantumkan dalam dakwaan tersebut merupakan keuntungan dari dua tersangka.
Kedua tersangka bertindak selaku kuasa pemilik lahan yang dikuatkan dengan akte notaris,"ujar Mahyudin. Selain itu penansihat hukum terdakwa tersebut yang se hari hari di panggil Martin, juga mengajukan penangguhan penahanan terhadap kliennya, selain ditangan penyidik kepolisian tidak ditahan, juga terdakwa atau kliennya menderita penyakit maag kronis atau akut. Menanggapi dakwaan JPU tersebut pihaknya akan mengajukan eksepsi pada sidang mendatang serta akan melengapi persyaratan adminsitrasi soal penangguhan penahanan.

“Memang aneh orang beli lahan lewat calo dianggap melanggar hukum,’’ujar Martin mantan jaksan yang kini jadi advokat penuh tanya tanya.
Sementara terpisah JPU Ray Mandi mengakui modus yang dilakukan terdakwa selaku PPTK tidak menghubungi secara langsung pemilik lahan, tetapi melaluii kedua tersangka, sehingga menimbulkan kerugian negara.
JPU dalam dakwaannya mematok. pasal 2 jo pasal 18 UURI No 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah pada UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, untuk dakwaan primairnya.
Sedangkan dakwan subsidair kedua terdakwa melanggar pasal 3 jo pasal 18 UURI No 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah pada UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, (hid/KPO-1)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya