Perda Penyelenggaraan Pendidikkan Diusulkan Direvisi

Banjarmasin, KP – Ketua Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin Matnor Ali mengusuljan agar Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyekenggaraan Pendidikan direvisi untuk kesejahteraan guru honorer K2.

Menurut dia saat di gedung dewan kota, Jumat (6/11/2020) revisi i perlu dilakukan agar ada kepastian bagi kesejahteraan untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer, Terutama terkait dalam pemberian Tunjangan Hari Raya (THR).

“Ini saran kita, agar ada solusi bagi kesejahteraan guru honorer, sebab tahun 2020 ini guru honorer mengeluh lantran THR mereka tidak dibayar sampai saat ini” tutur politisi Partai Golkar tersebut.

Menurut dia, tuntutan para guru honorer K2 agar dibayar THR juga disamapaikan tersebut ke dewan dan ditetima komisi IV belum lama ini.

” Menindaklanjuti masalah aspirasi guru honor K2 kami juga sudah mengadakan rapat dengan dinas pendidikan membahas masalah belum dibayarnya THR para guru honorer K2 tersebut,” papar Matnor Ali.

Disebutkan selain tuntutan THR, guru honor K2 juga menyampaikan aspirasi agar pengabdian mereka selama dihargai pemerintah dengan harapan agar diprouatasakan diangakan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Berita Lainnya
1 dari 1.857

Saat ini ungkap Matnor Ali, jumlah guru honor K2 di Banjarmasin yang belum diangkat menjadi ASN sekitar 79 orang.

.”Setiap bulan mereka menerima digaji Pemko Banjarmasi sebesar Rp1,6 juta, Sementara tuntutan mereka diberikan THR itu gaji ke-13 sana seperti diberikan kepada ASN ,” ujar Matnor Ali.

Matnor Ali mengakui, pembayan THR guru honor K2 untuk dipenuhi sebab pembayaran gaji ke-13 yang biasa dicairkan menjelang Hari Idul Fitri berbenturan dengan Peraturan Presiden (PP) Bomor : 44 tahun 2020, di mana tenaga honorer tidak masuk katagori ASN.

“Jadi memang harus dipahami ini, satu sisi menjadi keprihatinan kita, tapi sisi lain melanggar aturan jika diberikan, sebab ada konsekwensinya karena menyalahi aturan pengeluaran uang negara,” terang Matnor Ali.

Menurutnya, salah satu solusinya agar kedepannya tidak terjadi lagi demikian, perlu revisi Perda tentang pendidikan, yakni, untuk menambah satu pasal bagi kesejahteraan guru honorer.

“Tahun 2021 bisa kita bahas secepatnya itu, kami harap pemerintah kota bisa memikirkan ini,” demikian kata Matnor Ali. (nid/K-3)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya