RANTAU, Kalimantanpost.com — Pemerintah Kabupaten Tapin menjadikan penurunan nilai pelayanan publik sebagai alarm untuk mempercepat pembenahan birokrasi. Melalui Sosialisasi Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri 2026, seluruh perangkat daerah diminta bergerak lebih terukur demi mengembalikan predikat pelayanan prima yang sempat diraih.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin, Kamis (21/5/2026), dibuka Wakil Bupati Tapin H Juanda dan diikuti kepala perangkat daerah, camat, lurah, kepala puskesmas, serta pejabat layanan publik.
Kepala Bagian Organisasi Setda Tapin Rini Yusnita melaporkan evaluasi mandiri melalui PEKPPP bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, melainkan alat ukur untuk membaca kualitas layanan hingga tingkat unit pelayanan.
“Evaluasi ini menjadi dasar melihat titik lemah pelayanan di setiap perangkat daerah agar perbaikannya tepat sasaran dan berdampak langsung kepada masyarakat,” ujarnya.
Menurut Rini, evaluasi tahun ini menjadi penting setelah nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) Tapin turun dari 4,54 pada 2024 menjadi 4,26 pada 2025.
Ia menegaskan seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) wajib mengikuti penilaian sesuai instrumen terbaru dari Kementerian PANRB. Hasil tiap unit akan menentukan posisi indeks pelayanan publik daerah secara keseluruhan.
Target yang dipasang cukup jelas: mengembalikan Tapin ke kategori pelayanan prima.
Wakil Bupati Tapin H Juanda menilai kualitas pelayanan tidak lagi bisa dipandang sebagai urusan administratif semata, tetapi ukuran langsung kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.
“Layanan publik harus cepat, mudah diakses, transparan, dan responsif. Itu bukan pilihan, melainkan kewajiban pemerintah,” katanya dalam menyampaikan sambutan Bupati Tapin saat membuka kegiatan
Juanda menekankan pembenahan pelayanan harus berlangsung terus-menerus agar Tapin tetap mampu bersaing dalam penilaian nasional dan menjaga kepercayaan publik.
Tapin sebenarnya memiliki rekam jejak yang cukup kuat. Pada 2023, daerah ini mencatat nilai 4,29 dengan predikat A- atau sangat baik dan menempati peringkat 46 dari 514 kabupaten/kota. Setahun kemudian capaian meningkat menjadi 4,54 dengan predikat A kategori pelayanan prima serta naik ke posisi 28 dari 360 kabupaten.
Namun pada 2025, nilainya turun menjadi 4,26 dengan predikat A- dan berada di peringkat 116 dari 415 kabupaten. Pemerintah daerah menilai penurunan itu turut dipengaruhi perubahan dan penambahan komponen evaluasi dari pemerintah pusat.
Meski demikian, Juanda meminta capaian sebelumnya tidak dijadikan nostalgia, melainkan standar yang harus direbut kembali.
“Prestasi yang pernah dicapai harus menjadi pemicu untuk bekerja lebih baik. Seluruh perangkat daerah harus memahami instrumen penilaian terbaru dan menerapkannya dalam pelayanan sehari-hari,” katanya.
Bagi Pemkab Tapin, ukuran keberhasilan bukan lagi sekadar angka indeks, tetapi sejauh mana masyarakat merasakan perubahan kualitas layanan di lapangan.(abd/KPO-4)
