Ajak Tolak Politik Uang, Komisioner Bawaslu RI Tempel Stiker di Rumah Warga

Banjarmasin, KP – Guna mengajak masyarakat Kalimantan Selatan, untuk menolak praktik politik uang, Koordinator Hukum Humas dan Data Informasi Bawaslu RI, Fritz Eduard Siregar melakukan patroli pengawasan anti politik uang.

Kegiatan itu ditandai dengan digelarnya apel persiapan giat Anti Politik Uang, di halaman Kantor Bawaslu Banjarmasin. Sabtu (05/11) malam.

Patroli dilakukan dengan cara menyasar rumah warga di Kelurahan Banua Anyar, Kecamatan Banjarmasin Timur untuk ditempeli stiker ajakan untuk menolak praktik politik uang

Saat itu, dengan didampingi Komisioner Bawaslu Kota Banjarmasin, pria yang akrab disapa Fritz itu menempelkan stiker anti politik di depan rumah warga.

“Ini adalah langkah bersama-sama untuk mengajak dan mengingatkan kembali, bahwa kesempatan melakukan politik uang itu diawasi dan memiliki dampak pidana,” ungkapnya pada awak media usai melakukan apel giat tersebut.

Menurutnya ada tiga faktor yang mendasari terjadinya politik uang. Pertama ada pihak pemberi, kedua ada pihak penerima, dan ketiga adanya kesempatan atau konteks pendukungnya.

“Kita harus bersama-sama optimis bahwa politik uang itu bisa diberantas,” ujarnya.

Berita Lainnya

Dewan Prihatin Peredaran Miras

1 dari 2.972

Kegiatan patroli pengawasan politik uang ini jelas Fritz tidak hanya dilakukan kali ini saja, tetapi juga akan terus dilakukan hingga pilkada berakhir.

“Saya rasa tidak hanya untuk malam ini tetapi juga untuk malam-malam selanjutnya. Ini juga dilakukan di seluruh Indonesia, bagi daerah yang melaksanakan pemilu,” bebernya.

Sementara itu Ketua Bawaslu Provinsi Kalsel, Erna Kasypiah menjelaskan, di pemilu kali ini Kalsel memang memiliki potensi tinggi terjadinya politik uang.

Hak itu terjadi dikarenakan saat ini sebagian masyarakat mengalami himpitan ekonomi, karena terdampak pandemi Covid-19.

Kemudian di sisi lainnya, ia menambahkan, peserta pemilu kali ini adalah orang-orang yang memiliki kemampuan dalam segi perekonomian.

“Secara sekilas memang potensi untuk terjadinya politik uang itu cukup tinggi, karena misalnya pada masa pandemi orang sangat memerlukan. Lalu juga misalnya dari sisi calon, mereka adalah orang-orang kuat dari sisi ekonomi,” ujarnya.

Wanita dengan sapaan Erna itu mengaku, bahwa pihaknya juga akan melakukan pemantauan terhadap daerah-daerah yang pernah kedapatan melakukan politik uang.

Karena menurutnya, pelanggaran tersebut mungkin saja bisa terjadi kembali, pada pemilu tahun ini.

“Kalau dulu kami pernah melakukan OTT terkait dengan politik uang, bisa jadi kemungkinan terjadi kembali,” bebernya.(Zak/KPO-1)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya