DPRD Banjarbaru Sepakati APBD 2021

Banjarbaru, KP – DPRD Kota Banjarbaru menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2021 pada paripurna dewan, Senin (30/11/2020).

Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Fadliansyah dihadiri Pejabat Sementara (Pjs) Walikota Banjarbaru Bernhard E Rondonuwu, di ruang Graha Paripurna DPRD setempat.

Badan Anggaran menyebutkan, hal ini sebagai perwujudan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas untuk menelaah dan mencermati Raperda tentang APBD TA 2021 yang disampaikan Pemko Banjarbaru.

Kemudian, menjadi bahan pertimbangan DPRD untuk menyetujui atau menolak Raperda tersebut, dimana beberapa catatan terhadap RAPBD tersebut, diantaranya penyesuaian pada pos pendapatan, telah berkesesuaian dengan ketentuan Pasal 22 peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 yang menyatakan bahwa struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

Berita Lainnya
1 dari 471

Badan Anggaran menambahkan Raperda tersebut sudah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan di susun berdasarkan skala prioritas, maka Badan Anggaran merekomendasikan Raperda APBD 2021 dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Perda.

“Penyusunan Raperda APBD 2021 ini telah sesuai arahan kebijakan pembangunan Kota Banjarbaru, yang tertuang dalam kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) tahun 2021,” kata Bernhard.

Apalagi tema pembangunan Kota Banjarbaru tahun 2021 yang telah ditetapkan dalam RKPD adalah percepatan pemulihan ekonomi dan sosial untuk mewujudkan Kota Banjarbaru sebagai kota pelayanan yang berkarakter.

“Pembangunan tahun 2021 dengan fokus penanganan bidang kesehatan, pemulihan ekonomi dan peningkatan efektivitas perlindungan sosial dengan tidak mengenyampingkan program prioritas lainnya,” tambahnya.

Bernhard juga mengajak seluruh pihak untuk bersama untuk tetap waspada terhadap pandemi Covid-19. “Mari bersama-sama menjadi contoh dan pelopor bagi masyarakat terhadap disiplin pelaksanaan protokol kesehatan,” tegas Bernhard. (dev/K-3)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya