Untuk mengembalikan roda Perekonomia dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19 perlu dilakukan upaya khusus tidak hanya melalui penerapan protokol kesehatan namun juga melalui upaya pemberian vaksinasi.
PALANGKA RAYA, KP — Wakil Gubernur Kalteng Habib Said Ismael bin Tahya Canangan Vaksinasi Covid-19 di Provinsi (Prov) Kalteng, berlangsung di halaman Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (14/1).
Bersama sejumlah Pejabat di Prov. Kalteng, sesuai arahan Pemerintah Pusat, Wagub menerima vaksin perdana, diikuti Ketua DPRD Prov. Kalteng Wiyatno, Sekretaris Daerah Prov. Kalteng Fahrizal Fitri, Kapolda Kalteng Irjen Pol. Dedi Prasetyo, Danrem 102/PJG Brigjen Purwo Sudaryanto.
Tak ketinggalan Kepala Dinas Kesehatan Prov. Kalteng Suyuti Syamsul, Direktur RSUD Doris Sylvanus Palangka Raya Yayu Indriaty, Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Prov. Kalteng H. Bulkani dan Plt. Kepala Pelaksana BPBPK Prov. Kalteng H. Darliansjah yang juga merupakan Ketua Pelaksana Harian Satgas Penanganan Covid-19 Prov. Kalteng.
Wakil Gubernur Kalteng Habib Ismail Bin Yahya menyatakan pandemi Covid-19 telah memberikan tantangan besar dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Indonesia dan khususnya di Kalteng.
Guna mengembalikan roda Perekonomia dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19 perlu dilakukan upaya khusus tidak hanya melalui penerapan protokol kesehatan namun juga melalui upaya pemberian vaksinasi, paparnya.
Kalteng, 5 Januari 2021 menerima sebanyak 14.680 dosis, dan ada 8 kelompok prioritas penerima vaksin Covid-19 yang dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama seluruh tenaga kesehatan serta penunjang fasilitas pelayanan kesehatan dan petugas tracing kasus Covid-19.
Pada tahap berikutnya meliputi petugas pelayanan publik esensial sebagai garda terdepan seperti TNI, Polri, Satpol PP dan petugas pelayanan publik transportasi serta Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama.
Menurut Habib Ismail, pencanangan pemberian vaksinasi Covid-19 saat ini diberikan kepada Pejabat Publik Pemerintah Daerah Kalteng, Organisasi Profesi, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat. Dan selanjutnya diberikan secara bertahap kepada masyarakat sesuai tahapan yang telah ditetapkan dengan menerapkan protokol kesehatan. (drt/k-10)
