Hormansyah menduga adanya sesuatu yang tidak beres dan perlu penelusuran terhadap distribusi gas elpiji subsidi, yang kini sulit diperoleh dan harganya melambung.
BANJARMASIN, KP – Komisi III DPRD Kalsel meminta agar dilakukan pengawasan ketat dalam penyaluran gas elpiji bersubsidi dan penindakan tegas terhadap penyimpangan.
“Kita minta agar pengawasan distribusi elpiji bersubsidi diperketat, khususnya ukuran 3 kilogram,” kata anggota Komisi III DPRD Kalsel, H Hormansyah kepada wartawan, Rabu (17/2/2021), di Banjarmasin.
Hal ini dikarenakan persoalan elpiji bersubsidi berukuran tiga kilogram yang belakangan ini langka dan harganya melambung, sehingga masyarakat kesulitan mendapatkan gas elpiji.
“Pengawalan atau pengawasan minimal mulai dari agen sampai pangkalan,” tambah politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Hormansyah menduga adanya sesuatu yang tidak beres dan perlu penelusuran terhadap distribusi gas elpiji subsidi, yang kini sulit diperoleh dan harganya melambung.
“Ini perlu penanganan lebih serius guna menghindari atau setidaknya meminimalkan persoalan yang bukan semestinya terjadi,” ujar wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalsel V, yang meliputi Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong tersebut.
Sedangkan mengenai rencana “swiping” (penyisiran) dalam penertiban penyaluran atau penggunaan gas elpiji tabung tiga kilogram, Ketua Fraksi PKB DPRD Kalsel menyatakan mendukung tindakan tersebut.
“Guna penertiban atau meminimalkan permasalahan penyaluran dan pengguna gas elpiji tabung isi 3 kg, kita dukung rencana swiping,” ujar Hormansyah.
Sementara itu, anggota Fraksi PKB DPRD Kalsel, Habib Musa Assegaf mengungkapkan di Simpang Empat Pengaron Kabupaten Banjar atau sekitar tempat tinggalnya harga pertabung isi tiga kilogram mencapai Rp70 ribu.
“Paling murah harga di luar pangkalan untuk gas elpiji tabung isi 3 kg Rp40 ribu di wilayah Simpang Empat Pengaron dan daerah sekitar,” kata Habib Musa. (lyn/K-1)
