BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Selatan dan Tengah bersama Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Kalimantan Selatan
melaksanakan audiensi dengan Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin di kediaman Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin, pada Rabu (1/7/2026).
Audiensi ini menjadi wadah untuk memperkuat sinergi dan koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Selatan dalam mendukung pelaksanaan kebijakan fiskal, pembangunan daerah,
serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Audiensi dihadiri oleh Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Kalimantan Selatan
sekaligus Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah, Anton Budhi Setiawan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi
Kalimantan Selatan, Catur Ariyanto Widodo, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah, Tetik Fajar Ruwandari, serta Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan, Muhtadi.
Turut hadir Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, beserta jajaran, Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Selatan, H Fatkhan, serta Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Selatan, H Subhan Nor Yaumil, SE, MSi, beserta jajaran.
Kegiatan diawali dengan penyampaian profil, tugas dan fungsi, serta peran strategis masing-masing unit eselon I Kementerian Keuangan sebagai bentuk penguatan sinergi dan kolaborasi
dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Penyampaian tersebut menjadi pengantar bagi
diskusi mengenai berbagai isu strategis yang berkaitan dengan pengelolaan fiskal,
pembangunan daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam audiensi tersebut, berbagai isu strategis menjadi perhatian bersama, meliputi
perkembangan inflasi di Kalimantan Selatan, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), potensi investasi daerah, rencana
pembangunan Gedung Keuangan Negara (GKN) di Banjarbaru, kebijakan perpajakan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan aset daerah, serta penguatan koordinasi dalam
pemenuhan data Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (ILAP) guna mendukung pelaksanaan administrasi perpajakan.
Salah satu pembahasan yang mendapat perhatian dalam audiensi adalah kebijakan perpajakan sebagai bagian dari upaya mendukung iklim investasi yang kondusif. Selain itu, audiensi juga
membahas sejumlah rencana hibah aset antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kementerian Keuangan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi.
Anton Budhi Setiawan menyampaikan sinergi yang erat antara Kementerian Keuangan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan merupakan fondasi penting dalam mendukung
efektivitas pelaksanaan kebijakan fiskal di daerah.
“Sinergi yang kuat antara Kementerian Keuangan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
merupakan fondasi penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan fiskal di daerah. Melalui audiensi ini, kami berharap koordinasi yang telah terjalin dapat terus diperkuat untuk mendukung optimalisasi penerimaan negara, peningkatan kualitas administrasi perpajakan,
mendorong iklim investasi yang kondusif, serta mempercepat pembangunan daerah yang berkelanjutan,” ujar Anton.
Audiensi berlangsung secara konstruktif dan interaktif dengan semangat kolaborasi untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berbagai masukan dan pandangan yang disampaikan diharapkan semakin memperkuat sinergi dalam mendukung pelaksanaan kebijakan fiskal, optimalisasi penerimaan negara, pengelolaan aset yang efektif, peningkatan investasi, serta percepatan pembangunan daerah.
Melalui audiensi ini, Kanwil DJP Kalselteng bersama Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk terus mempererat kerja
sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam mendukung pembangunan yang
berkelanjutan, meningkatkan kualitas administrasi perpajakan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan. (ful/KPO-3)
