Diperpanjang Hingga 8 Maret, PPKM Mikro Bakal Lebih Ketat

Banjarmasin, KP – Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin resmi memutuskan untuk memperpanjang masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro.

Kebijakan yang sebelumnya mulai diterapkan sejak 16 hingga 22 Februari yang lalu tersebut kini dilanjutkan penerapannya sampai dengan tanggal 8 Maret 2021.

Hal tersebut diketahui setelah Satgas Penanganan Covid-19 Kota Banjarmasin menjalani rapat bersama jajarannya lantaran tidak adanya kejelasan terkait bagaimana kelanjutan status penerapan PPKM Mikro tersebut sebagai salah satu upaya dalam mencegah resiko penyebaran virus Corona.

Juru Bicara Satgas Pengendalian Covid-19 Banjarmasin, Machli Riyadi, rapat yang dilakukan oleh Satgas Penanganan Covid-19 Kota Banjarmasin itu pun rupanya memutuskan untuk kembali memperpanjang masa PPKM Mikro.

Ia mengklaim, bahwa PPKM Mikro kali ini penerapannya akan lebih ketat dibandingkan sebelumnya, khususnya terkait dengan kegiatan mengumpulkan orang banyak.

“Kami akan lebih memperketat lagi kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan orang banyak,” tegasnya saat ditemui awak media usai menjalani rapat di Balai Kota Banjarmasin, Rabu (24/02) siang .

Karena itu, rapat menyepakati bahwa pihaknya menunjuk para Camat untuk menjadi koordinator penanganan Cobid-19 di masing-masing kecamatan.

Berita Lainnya
1 dari 2.643

“Misalkan di kawasan Kecamatan Banjarmasin Selatan terdapat RT yang disana terdapat pasien aktif Covid-19, maka Camat setempat yang akan menjadi pemegang komando dalam penanganannya,”jelasnya

Menurutnya, keputusan perpanjangan PPKM Mikro tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2021.

Pria dengan sapaan Machli itu menambahkan, memang sejatinya Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tersebut hanya tertuju kepada tujuh provinsi saja untuk menerapkan PPKM skala mikro.

“Tapi PPKM mikro ini memberikan manfaat yang bagus untuk Kota Banjarmasin, makanya tadi disepakati dan kita akan melaksanakannya lagi,” pungkas pria yang juga menjabat Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin itu.

Sebelumnya, Anggota Tim Pakar CoVID-19 dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Hidayatullah Muttaqin menilai, kebijakan PPKM yang saat ini dijalankan tidak efektif untuk menekan angka kasus.

Bukan tanpa alasan, hal tersebut ditunjukkan oleh terjadinya ledakan kasus Covid-19 Januari hingga Februari di tahun 2021 ini. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa sangat penting upaya pengendalian mobilitas penduduk untuk memutus mata rantai penularan virus. Tidak cukup hanya dengan penerapan protokol kesehatan.

Ia menegaskan, jika tidak dapat menerapkan lockdown karena bukan merupakan rencana pemerintah pusat, maka Pemerintah Daerah harus mencari strategi cerdas lain dalam pengaturan kegiatan ekonomi dan masyarakat untuk menurunkan mobilitas penduduk.

“Seperti aturan WFH sebanyak 75% harus betul-betul diimplementasikan. Jangan membuka sekolah saat pandemi belum terkendali, berlakukan aturan larangan makan di rumah makan/warung (hanya takeaway saja). Siapkan digitalisasi pasar tradisional untuk mengurangi tingkat kepadatan yang tinggi,” jelasnya singkat. (Zak/K-3)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya