Bang Dhin Minta Kaji Ulang Penggabungan Perangkat Daerah

Berita Lainnya
1 dari 2.648

Banjarmasin, KP – Wakil Ketua DPRD Kalsel, M Syaripuddin meminta agar Pemprov Kalsel mengkaji ulang rencana penggabungan perangat daerah, terutama dari segi optimalisasi fungsi dan tugas.
“Kita minta agar wacana ini dikaji ulang, terkait optimalisasi fungsi dan tugas kerja organisasi perangkat daerah dan kebutuhan terkini dalam pembangunan daerah,” kata Bang Dhin, panggilan akrab M Syaripuddin, kemarin.
Misalnya wacana penggabungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
Menurut Bang Dhin, pengkajian, penataan, dan evaluasi terhadap perangkat daerah yang telah terbentuk sebagai upaya optimalisasi tugas dan fungsi memang perlu dilakukan dengan memperhatikan asas-asas dalam pembentukannya seperti efisiensi, efektivitas, dan fleksibilitas.
“Tetapi hal tersebut juga harus disesuaikan dengan sejumlah kebijakan Pemerintah dan kebutuhan terkini dalam masifnya perkembangan jaman,” tambah politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.
Sebagaimana diketahui Pembentukan Badan Litbang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 18 Tahun 2016 menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Dengan fungsi pelaksanaan pengkajian kebijakan dan penelitian, pada perspektif strategis litbang ditujukan untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan program serta sebagai dasar perumusan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Keberadaan lembaga litbang didaerah dilandasi dan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang mengatur secara teknis mengenai kedudukan, tata kelola, dan kelembagaan yang jika diartikan bahwa pemanfaatan dan pemajuan penelitian berbasis ristek harus didukung untuk memperkuat posisi pembangunan nasional dalam menghadapi situasi global.
“Eksistensinya pun bahkan terakomodir dalam Pasal 121 UU Cipta Kerja yang telah merubah ketentuan Pasal 48 UU Nomor 11 Tahun 2019 bahwa untuk menjalankan Penelitian, Pengembangan dan Pengkajian di daerah, Pemerintah Daerah membentuk sebuah badan,” ujar Bang Dhin.
Jika mengevaluasi permasalahan Balitbangda dapat diurai pada SDM/peneliti, minimnya anggaran penelitian, sarana dan prasarana. Oleh karena itu, agar kedepan dilakukan penguatan dan pemberdayaan berupa komitmen bersama dalam dukungan anggaran, karena hal ini menjadi aspek penting untuk menjalankan fungsi kelitbangan.
“Menggabungkan Balitbangda dan Bappeda justru malah akan mengecilkan cakupan fungsi dalam penelitian dan pengembangan secara luas,” jelasnya.
Karena, orientasi penelitian dan pengembangan dengan perencanaan pembangunan harus dipisahkan yang outputnya dapat dilihat berupa rekomendasi berbasis penelitian dan instrument perencanaan dalam Pembangunan Daerah. (lyn/KPO-1)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya