BI Siap Bersinergi Untuk Optimalisasi Pengembangan Digitalisasi UMKM Kalsel

Banjarmasin, KP – Sudah saatnya para pelaku usaha, khususnya UMKM di Kalimantan Selatan (Kalsel) lebih melek terhadap tekonologi, terlebih lagi di tengah pandemi Covid -19 saat ini.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kalsel, Amanlison Sembiring, dalam sambutannya mengatakan, pentingnya transformasi digital bagi para pelaku usaha seperti UMKM.

“Salah satunya, melalui penerapan digitalisasi
pembayaran. Ini merupakan salah satu cara yang dapat kita tempuh untuk pemulihan kinerja UMKM dalam masa new normal, sehingga kegiatan usaha dapat tetap berlangsung meskipun terdapat pembatasan fisik,” ujarnya, saat launching Pagelaran UMKM Karya Kreatif Banua – Go Digital, di Atrium Duta Mall Banjarmasin, Sabtu (6/3/2021).

Dia menambahkan, BI siap bersinergi dengan pihak kementerian, pemerintah daerah, lembaga, instansi terkait demi mendorong optimalisasi pengembangan digitalisasi UMKM sebagai salah satu pilar penopang daya saing dan kemandirian ekonomi.

Berdasarkan data BI pada 11 Februari 2021, sebanyak 63.738 UMKM di Kalimantan Selatan telah menggunakan atau terdaftar menjadi merchant QRIS, sehingga masih ada potensi cukup besar jika dibandingkan dengan jumlah UMKM di Kalimantan Selatan yang mencapai sekitar 461 ribu (BPS, 2016).

“Secara nasional saat ini, dari total 64 juta UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia, baru 8 juta UMKM yang masuk ke ranah digital. Pada tahun 2020 lalu, sebanyak 3,7 juta UMKM yang telah onboarding dengan melakukan QRIS untuk transaksinya,” imbuhnya lagi.

Berita Lainnya
1 dari 856

BI berupaya menyediakan sistem pembayaran yang efisien dan efektif untuk membantu seluruh elemen masyarakat dalam bertransaksi.

Di sisi lain, berbagai kebijakan yang telah digulirkan BI, diantaranya mendorong masyarakat untuk mengoptimalkan penggunaan alat pembayaran non tunai dalam bertransaksi melalui media nirsentuh, seperti internet banking, mobile banking, uang elektronik server based
dan pemanfaatan kanal QRIS.

Kemudian, memperpanjang masa berlaku MDR QRIS menjadi 0% khusus untuk merchant dengan kategori Usaha Mikro (UMI) oleh PJSP sampai dengan
31 Desember 2021.

Lalu, menetapkan MDR QRIS 0% khusus untuk transaksi donasi, Government to People (G2P) dan People to Government (P2G).

Selanjutnya, memastikan higienitas dan ketersediaan uang Rupiah dalam hal ini melakukan karantina terhadap uang layak edar.

“Demi menjaga keberlangsungan usaha UMKM, tentunya perlu disikapi dengan perubahan dan adaptasi yang cepat terhadap situasi dan kondisi yang ada, khususnya mendorong digitalisasi marketing dan UMKM komoditas berorientasi ekspor,” jelas Amanlison.

Kemudian, sambungnya lagi, BI mendorong fasilitasi pengembangan kapasitas UMKM melalui program yang dirancang secara terintegrasi agar digitalisasi UMKM dapat terus ditingkatkan baik dari sisi kapabilitas teknis seperti pemanfaatan e-catalogue, e-commerce, digital marketing dan termasuk juga pembayaran digital yang dapat dimanfaatkan UMKM dalam membantu kemudahan bertransaksi.

“Kolaborasi, sinergi serta pengembangan secara berkesinambungan menjadi
kata kunci, agar semua pihak dapat bekerjasama bahu membahu membangun UMKM Indonesia, sehingga cita-cita untuk mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan digital dapat tercapai khususnya di wilayah Kalsel,” pungkasnya. (opq/KPO-1)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya