DPRD HSS Dukung Rencana Mengubah Tiga Perda

Kandangan, KP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menyampaikan pandangan umum, terhadap tiga rancangan peraturan daerah (Raperda) yang diajukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) HSS, Rabu (24/3/2021) dalam rapat paripurna di Gedung DPRD setempat. 

Ketiga Raperda tersebut yakni tentang perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) nomor 6 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah, perubahan Perda nomor 4 tahun 2015 tentang tata cara pemilihan kepala desa (Pilkades), dan perubahan Perda nomor 1 tahun 2016 tentang ketertiban umum.

Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kabupaten HSS Rodi Maulidi, dihadiri Ketua DPRD Akhmad Fahmi, Sekretaris Daerah Muhammad Noor, para Kepala SOPD dan Anggota DPRD.

Pada intinya, keenam fraksi di DPRD Kabupaten HSS menyambut baik serta mendukung, ketiga Raperda yang akan mengubah tiga Perda tersebut untuk dibahas lebih lanjut.

Fraksi PKS melalui Iwan Setiawan menyatakan mendukung perubahan Perda pengelolaan sampah, karena saat ini meningkatnya pertumbuhan penduduk, aktifitas serta konsumsi penduduk mengakibatkan bertambahnya volume sampah.

Fraksi Gerindra-PAN melalui Ryan Darmawan mengatakan, perubahan Perda pengelolaan sampah diharapkan dapat melakukan pengelolaan sampah yang terarah. Sehingga, dapat meningkatkan kualitas kehidupan, meningkatkan kesehatan masyarakat, serta dijadikan sumber daya.

Berita Lainnya
1 dari 458

Fraksi Nasdem melalui juru bicaranya Andryan Lesmana berpendapat, Perda nomor 4 tahun 2015 tentang Pilkades perlu dilakukan perubahan, untuk menyesuaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), serta menyesuaikan dinamika sosiologis akibat pandemi Covid-19 saat ini.

Juru Bicara Fraksi PKB M Yurni berharap, perubahan Perda ketertiban umum dapat mewujudkan Kabupaten HSS yang tentram, tertib, serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku.

“Harapannya agar setelah Raperda ini ditetapkan, aparat lebih tegas dalam bertindak terkait penerapan aturan. Bagi pihak yang melanggar, harus dikenai sanksi tegas serta berefek jera.

Sedangkan Fraksi Golkar, melalui Suniansyah mempertanyakan kata “tempat umum lainnya” dalam Raperda ketertiban umum di ayat 1 pasal 40. Hal itu menurutnya, memiliki pengertian yang luas.

Fraksi PDIP melalui Lutfiajadi berharap, perubahan Perda dapat memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat Kabupaten HSS. Serta, membangun kesadaran dan disiplin masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, dengan peran pemerintah daerah dalam melakukan monitoring dan sosialisasinya.

Rapat paripurna itu diskor sementara, dan akan dilanjutkan dengan agenda jawaban pihak eksekutif atas pandangan umum fraksi tersebut. (tor/K-6) 

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya