Mantan Kades Teteskan Air Sampaikan Pembelaan

Banjarmasin, KP – Dengan suara yang tersendat sendat menahan tangis, terdakwa mantan Kepala Desa Simpang Warga Dalam Kecamatan Aluh Aluh Kab Banjar Mansyur menyampaikan nota pembelaan sendiri, pada sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, Selasa (9/3)

Ia mengharapkan majelis hakim membebaskannya dari dari segala jeratan hukum.

“Saya sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi,” ucap Mansyur sambil meneteskan air matanya di hadapan majelis hakim yang dipimpin Daru Swastika.

Terdakwa juga memngaku tak pernah menikmati yang didakwakan kepadanya. Lagipula, yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan warganya, serta pungutan tersebut hasil kesepakatan dari masyaraat penerima rumah bagi nelayan tersebut.

Terdakwa juga mengungkapkan kondisi kesehatannya yang pernah mengalami stroke, dan juga sebagai tulang punggung keluarga dengan anak yang masih kecil berumur 5 tahun. “Saya tidak tahu bagaimana nasib saya dan keluarga nantinya,” isak Mansyur.

Untuk itulah kalau ia tidak bersalah, meminta kebebasan dan apabila majelis mengganggap dirinya bersalah ia meminta divonis seringan-ringannya.

Begitu juga terdakwa mantan Sekretaris Desa Abdul Rasid juga meminta hal yang sama.

Berita Lainnya
1 dari 1.337

Dalam nota pembelaan yang dibacakan penasehat hukum Sugeng Riadi SH, tuntutan jaksa tidak memenuhi unsur melawan hukum, sebab tidak ada paksaan dalam pungutan tersebut. Dan hal itu dikuatkan puluhan saksi.

“Uang pembayaran itu atas dasar permintaan masyarakat dan berdasarkan hasil musyawarah,” ujarnya.

Diketahui, keduanya didakwa melakukan pungli terhadap pembangunan rumah untuk nelayan di desanya, oleh JPU masing masing dituntut enam tahun penjara serta masing-masing harus bayar denda Rp200 juta subsidair enam bulan kurungan.

JPU I Gusti Ngurah Anom, berkeyakinan kalau kedua terdakwa bersalah melanggar pasal 12 huruf e UURI No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP seperti dakwaan primamirnya.

Kedua terdakwa didakwa melakukan pungutan pembangunan rumah untuk nelayan di desanya pada 2018-2020, yang seharus digratiskan untuk nelayan miskin. Pungutan yang diangggap liar tersebut, diminta kepada calon penghuni masing-masing Rp5 juta.

Rumah khusus untuk nelayan yang di bangun oleh dinas PUPR setempat atas biaya Kementerian PUPR. Dengan catatan lahan yang ada adalah milik desa. Atas kebijaksaan seorang warga maka dihibahkan lahan untuk keperluan 50 unit rumah. Dalam perjalanan, kedua terdakwa memungut setiap sebuah rumah Rp5 juta dengan ketentuan uang muka Rp1 juta dan sisanya sudah harus dilunasi September 2020.

Uang terkumpul yang jumlahnya ratusan juta kemudian sebagian diserahkan kepada pemilik lahan yang belakangan terungkap kalau hibah pemilik lahan itu cuma abal-abal. (hid/K-4)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya