Asisten Bidan Pemeribtahan dan Kesra Buka FGD

Batulicin, KP – Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Hj Mariani, Selasa 27.4/2021 di Hotel Ebony Batulicin, membuka Fokus Grup Diskusi (FGD) upaya penyelesaian konflik Tenurial di Kabupaten Tanah Bumbu.

Kegiatan FGD ini dilaksanakan atas kerjasama Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu  dengan Polda Kalimantan Selatan.

Bupati Tanah Bumbu HM,Zairullah Azhar melaui asisten bidang pemerintahan Hj, Mariani mengatakan, selaku Kepala Daerah menyambut baik, dan  mengapresiasi dilaksanakannya FGD dalam rangka mencari rumusan solusi penyelesaian konflik pertanahan di Kabupaten Tanah Bumbu ini. “Melalui FGD ini mencari  masukan dan saran terhadap langkah-langkah strategis dan konstruktif, tentang diskusi kita mengenai permasalahan penggunaan dan pemanfaatan lahan di Kabupaten Tanah Bumbu, baik antara masyarakat dengan Badan Usaha maupun sebaliknya,” kata Hj Mariani. Dia juga menyebutkan bahwa, permasalahan ini masih sering terjadi, dan belum terdapat upaya penyelesaian yang komprehensif dan tuntas. 

Berita Lainnya
1 dari 466

“Harapan kami, pelaksanaan FGD yang mengundang pihak-pihak terkait ini, nantinya akan mampu menghasilkan konsensus dan kesepahaman bersama,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa kedepan nya ucapanya, dengan hasil kesepakatan dan kesepahaman tersebut, dapat menjadi data dukung dalam memberikan rumusan solusi dari penyelesaian konflik pertanahan.  Dan hal yang perlu mendapat perhatian dalam penyelesaian konflik lanjutnya, adanya faktor langsung dan tidak langsung yang mempengaruhi dinamika dan eskalasi konflik. Dimana konflik tenurial hadir dari berbagai sisi dengan berbagai pola dan aktor. Selain itu adanya tekanan eksternal yang pada umumnya menjadi ancaman terbesar dalam mendorong dinamika dan eskalasi konflik tenurial yang terjadi.

“Karena itu, diperlukan pembuatan skema penyelesaian konflik yang implementatif, didasarkan dari berbagai skema penyelesaian konflik tenurial dengan menggunakan pendekatan non-litigasi beserta contoh proses fasilitasi yang telah dilakukan,” paparnya. Nah, agar nantinya, tercipta penyelesaian masalah penggunaan, dan pemanfaatan lahan antar masyarakat dan badan usaha, maupun sebaliknya, guna mewujudkan ketidak tumpang tindihan kepemilikan lahan pertanahan di Kabupaten Tanah Bumbu.

Sementara itu Polda Kalsel melalui Kanit Subdit Intelkam Kompol I Wayan Suwardiasa mengatakan, dengan adanya diskusi ini, maka ada penjelasan dari pihak kehutanan terkait adanya permasalahan disuatu kawasan. Mengingat banyaknya kasus permasalahan lahan maka dalam diskusi ini  mengurai tentang ketidakjelasan batas kawasan sebagaimana yang dipaparkan pihak Dinas Kehutanan tersebut. Disitu dijelaskan, apabila suatu perusahaan mendapatkan konsesi penggunaan kawasan, maka dalam kurun waktu dua tahun setelah mendapat ijin dari pemerintah, maka tiap pihak pemegang kuasa kehutanan itu melakukan verifikasi, apakah kawasan yang dapat ijin itu, ada pemukiman sebelumnya, atau mungkin kawasan itu sudah dikuasai oleh pihak ketiga. 

“Akan kami tindaklanjuti seperti penjelasan salahsatu kades, yang semula transmigrasi dari pulau Jawa, dan resmi dari Pemerintah diberikan sertifikat oleh pemerintah ternyata itu masuk kawasan, sehingga ketika dia menyampaikan legalitas, maka pihak BPN tidak berani melegalkan. Kerena itu melalui diskusi, inilah yang akan dibedah selanjutnya karena ini yang banyak terjadi di masyarakat,” tandasnya. (han)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya