Perubahan Badan Hukum PDAM Tarik Ulur

Banjarmasin KP – Perubahan Badan Hukum PDAM Bandarmasih tampak masih tarik ulur. Berbagai aturan yang termuat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sebagai dasar perubahan perusahaan milik Pemko itu masih disoal Panitia Khusus (Pansus) dewan yang membahas Raperda tersebut.

Bambang Yanto Permono , selaku Wakil Ketua Pansus Raperda Perubahan Badan Hukum PDAM tidak menangkal alotnya pembahasan Raperda dimaksud.

Menurutnya belum selesainya pembahasan payung hukum itu di Panitia Khusus (Pansus) DPRD Banjarmasin, salah satu ya dikarenakan soal investasi atau penyertaan modal dan tarik ulur mekanisme pembentukan jajaran direksi serta konsep pengawasan di perusahaan milik Pemko Banjarmasin.

Kepada wartawan Bambang Yanto yang juga Wakil Ketua Komisi II DPRD Banjarmasin ini mengatakan, ada beberapa poin yang belum terpenuhi yang menjadi penyebab terlambatnya penyelesaian pembahasan Raperda perubahan badan hukum PDAM Bandarmasih.

Sebelumnya ia membantah jika pansus dewan sengaja memperlambat. ” Sekali lagi karena ada poin penting yang memang harus dikaji secara mendalam,” ujarnya.

Dikatakannya, salah satu poin penting itu yakni soal mekanisme perekrutan direksi PDAM, Bambang mengatakan masih dalam tahap pembahasan, ada dua kemungkinan yang bisa diambil, pertama melalui panitia penjaringan (Panja) atau melalui sistem lelang jabatan.

Berita Lainnya
1 dari 3.211

“Kita lihat nanti setelah finalisasi. Yang pasti, tetap ada tahapan seleksi seperti lelang jabatan, jadi semua orang bisa ikut, tentunya dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi,” katanya.

Kemudian jumlah sebenarnya modal yang dimiliki PDAM saat ini. Sebab, modal yang disampaikan saat pembahasan masih perkiraan.

“Ketika sudah disahkan dan kedepan nya permodalannya ada perubahan, repot juga kita sebagai Pansus. Nah, termasuk harus ada surat rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai hal ini. Sehingga, kedepan nya Perda ini tidak menimbulkan masalah,” sebut Bambang.

Bambang juga mengatakan, pansus tengah mencari formula agar dewan tetap ada pengawasan jika PDAM berubah badan hukum menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).

Sebab menurutnya, bisa saja fungsi pengawasan dewan hilang ketika pembentukan susunan direksi dilakukan dengan sistem lelang jabatan karena sepenuhnya menjadi keputusan kepala daerah, bukan melalui Panja, dimana dewan bisa terlibat didalamnya.

“Ini juga menjadi persoalan mengapa ada keterlambatan pembahasan. Salah satu karena kita sedang mencari formula agar nantinya DPRD tetap memiliki kewenangan untuk mengawasi PDAM,” demikian kata Bambang Yanto. (nid/K-3)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya