Hari Bumi dan Darurat Ruang di Kalsel

Oleh : Uswatun Hasanah
Mahasiswi Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat

Peringatan hari bumi, pada 22 April 2021 merupakan momentum dimana para aktivis lingkungan menyuarakan tentang pelestarian lingkungan. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalimantan Selatan menggelar aksi Hari Bumi di Bundara Simpang 4 Banjarbaru. Bertepatan dengan momentum Hari Bumi tersebut, Walhi Kalsel menyuarakan darurat ruang hidup di Kalsel. Sebab, kerusakan ekologis telah menyebabkan bencana yang terus datang di Kalsel. Kisworo Dwi Cahyo, Direktur Walhi Kalsel menjelaskan, bencana yang terjadi di Kalsel dan beberapa daerah di Indonesia bahkan dunia, maka dalam peringatan hari Bumi 2021 ini harus dijadikan momentum penting untuk menjaga bumi sebagai rumah. Selain persoalan bencana ekologis, di Kalsel juga selalu terjadi konflik agraria terutama konflik agraria antara rakyat dengan perusahaan yang rakus akan lahan baik tambang maupun perkebunan kelapa sawit, dan yang terjadi adalah rakyat selalu kalah bahkan sampai hilang ruang hidup dan kehidupannya,” tambahnya.

Beberapa contoh kasus agraria dan kerusakan lingkungan di Kalsel antara lain; Di kabupaten Tabalong konflik antara rakyat dengan PT CPN, di Balangan hilangnya Desa Wonorejo oleh PT ADARO, di Kotabaru konflik lahan antara rakyat dengan PT MSAM, di Tanah Bumbu antara rakyat dengan PT JAR, PT BIB, PT TIA, di Batola rakyat dengan PT TAL, di Tapin rakyat dengan  PT PAS, PT TBM, PT KAP, di HSS rakyat dengan PT SAM, PT SLS, di HST rakyat dengan PT MCM, PT AGM dan CV AJ, di Banjar rakyat dengan PT TAJ, PT MMI, di Tanah Laut dengan PT KJW, PT Amanah. (Klikkalimantan.com).

Berdasarkan data tersebut, bisa dikatakan konflik agraria terjadi hampir disemua kabupaten/kota di Kalsel. Termasuk di Banjarbaru dengan PT GC. Dan masih banyaknya lubang tambang yang tidak direklamasi dan sering tercemarnya sungai-sungai, membuat semakin sakitnya Bumi Lambung Mangkurat ini.

Melihat kondisi yang ada, dimana posisi Negara dan Pemerintah? Padahal sudah sering Walhi ingatkan dan sampaikan kalau Kalsel dalam posisi darurat ruang dan darurat bencana ekologis, tapi setiap tahun tidak ada perbaikan yang signifikan. Salah satu Tuntutan aksi para aktivis lingkungan mereka mendesak pemerintah untuk mencabut UU yang merugikan masyarakat terkait dengan SDA. “Pemerintah dan negara masih abai dan belum serius berpihak terhadap keselamatan rakyat dan lingkungan, apalagi dengan telah di sahkannya UU Cilaka/Omnibuslaw Nomor 11 tahun 2020 Cipta Kerja, tentu akan semakin membuat “CILAKA” posisi rakyat dan lingkungan, dan sudah terbukti dengan disahkannya anak dari UU Cilaka ini,” ungkap direktur walhi Kalsel.

Selain itu program pascabencana banjir di Kalsel sampai sekarang juga belum jelas, terutama untuk pemulihan lingkungan dan pemulihan ekonomi rakyat.

Gagal Kelola Lahan

Berita Lainnya
1 dari 292

Rusaknya alam, hancurnya hutan, dan dikeruknya SDA merupakan bukti nyata buruknya sistem Kapitalisme mengatur alam. Menonjolnya kepemilikan individu dalam ekonomi Kapitalisme berbuah bencana besar pada masyarakat. Ketika rezim menggunakan ekonomi neoliberalisme dimana swasta dibolehkan untuk mengelola kekayaan negara dengan lebel investasi. Pengamat kebijakan publik Rini Syafri menegaskan dampak kebijakan pemerintah tentang konsesi saja sudah berbahaya, bukan menyelesaikan persoalan pemerintah justru mendukung korporasi milik lahan sawit berskala besar. Konsesi adalah pemberian hak, izin, atau tanah oleh pemerintah, perusahaan, individu, atau entitas legal lain. Konsesi antara lain diterapkan pada pembukaan tambang dan penebangan hutan. Model konsesi umum diterapkan pada kemitraan pemerintah swasta (KPS) atau kontrak bagi hasil. Yakni, Wilmar Group, Darmex Agro Group, Musim Mas, First Resources, dan Louis Dreyfus Company (LDC). (CNNIndonesia.com). Rini mengungkap dua tindakan berbahaya yang dilakukan rezim ne
oliberal, yakni pemberian hak konsesi, dan diadopsinya agenda hegemoni Climate Change berkelindan satu sama lain menjadi biang penyebab petaka Karhutla. “Dua tindakan ini juga sekaligus mencermin bahwa rezim hari ini adalah pelayan korporasi dan kepentingan kafir penjajah. Buah pahit ketika rezim hadir sebagai pelaksana sistem kehidupan sekuler, khususnya sistem politik demokrasi dan sistem ekonomi kapitalisme,” ujarnya.

Hal ini adalah kesalahan yang terus diulangi pemerintah saat ini menggunakan sistem ekonomi kapitalis yang membolehkan hutan (SDA) diberikan kepada asing maupun swasta. Pemerintah terus membiarkan hutan untuk diberikan kepada swasta dengan sebebasnya tanpa pertanggung jawaban yang berarti. Jika kita memperhatikan fenomena kerusakan hutan di sektor, kejadian itu berangkat dari kesalahan sistem kepemilikan yang memberikan Hak Pengusahaan Hutan, yang notabene milik umum (dalam perspektif ekonomi Islam), menjadi kepemilikan pribadi (swasta). Keberadaan dan keberlanjutan hutan alam produksi tergantung dari ada atau tidaknya institusi pengelolanya. Hingga sekarang, pengelolaan hutan alam di kawasan lindung diserahkan ke pemda dan untuk hutan produksi alam diserahkan ke pihak swasta (HPH). (menlhk.go.id) Menonjolnya kepemilikan individu dalam ekonomi Kapitalisme berbuah bencana besar pada masyarakat. Keserakahan segelintir orang menyebabkan kesengsaraan pada seluruh rakyatnya. Lalu kenapa umat masih mempertahankan s
istem ini?

Prinsip Islam dalam Pengelolaan Hutan

Islam adalah dien yang paripurna menyelesaikan problematika umat manusia termasuk dalam menyelesaikan problem karhutla dan bencana kabut asap. Imam Gazali dalam kitabnya, Al-Hikmah FI Makhluqatillahi menguraikan, bumi diciptakan Allah dalam keadaan seimbang. Variasi karakter permukaannya memungkinkan keragaman hayati tumbuh dan menjadi sumber kehidupan manusia. Hakikatnya hutan adalah milik Allah SWT yang diamanahkan pada manusia, untuk memelihara dan mengelolanya dengan sebaik-baiknya. Islam mengatur hutan (al-ghaabaat) terkategori kepemilikan umum (al-milkiyah al-ammah). Bukan milik individu atau negara. Ini berdasarkan hadits Rasulullah saw: “Kaum Muslim berserikat (sama-sama memiliki hak) dalam tiga hal: air, padang rumput dan api.” (HR Abu Dawud dan Ibn Majah).

Syariah memandang pengelolaan hutan hanya dilakukan oleh negara, bukan diserahkan pada pihak lain (swasta atau asing). Dan hasilnya mesti dikembalikan pada rakyat. Bisa dalam bentuk layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Negara akan memberikan sanksi (ta’zir) tegas terhadap pihak yang merusak hutan. Penguasa pun wajib memerhatikan pengelolaan alam. Agar terhindar dari dampak kerusakan ekosistem, apalagi sampai membahayakan manusia. Termasuk dalam hadist tersebut adalah hutan dengan segala jenis type hutan.  Jadi pemberian konsesi pengelolaan hutan kepada perusahaan seperti yang dilakukan selama ini tidak diperbolehkan. berbeda halnya dalam sistem kapitalis, dimana hutan dapat dikuasai oleh korporat, para kapitalis. Hingga penebangan hutan, pembakaran hutan tidak dapat dihindarkan demi mendapatkan keuntungan besar. Sangat jelas hal ini tidak sejalan dengan Firman Allah ta’ala dalam Al-Qur’an surat Al-A’raaf ayat 56. (Dan janganlah kamu merusak di bumi setelah baik).

Negara akan memberikan jaminan kepada individu untuk mengelola lahan pertanian, dan memakmurkan lahan sebatas kemampuannya. Mengelola dalam artian memproduktifkan lahan tersebut. Apabila selama 3 tahun lahan tersebut ditelantarkan maka negara berhak untuk mengambil alih lahan itu untuk kemudian diberikan kepada individu lain yang mampu untuk mengelolanya. Negara memberikan hak juga untuk mengelola lahan pertanian kepada perusahaan yang sesuai dengan syara atau dalam bentuk syirkah Islam (Inan, Abdan, Wujuh, Mudhorobah, mawafaqoh).

Syirkah ini diberi hak mengelola sebatas kemampuannya, tidak boleh seluas-luasnya. Sangat berbeda dengan kondisi sekarang dimana satu perusahaan bisa mempunyai areal yang luasanya bisa mencapai ribuan hektar. Melalui mekanisme seperti ini lahan atau tanah yang telantar yang rawan akan kebakaran diminimalisir. Karena semua lahan adalah lahan produktif yang dikelola dengan baik oleh individu maupun syirkah. Lahan boleh ditanami dengan berbagai jenis tanaman yang membawa manfaat dan halal. Negara pun akan menyikapi tuntutan penggunaan enegri baru dan terbarukan dengan lebih bijak, tidak hanya mengejar keuntungan belaka tetapi juga didasari dengan berbagai pertimbangan yang matang. Tidak melulu harus bertumpu pada sawit sebagai biofuel.

Mekanisme penguasaaan hutan dan lahan yang sedemikian tentu saja hanya bisa diterapkan jika paradigma yang digunakan dalam mengurus negara adalah sistem Islam. Dengan diterapkannya sistem Islam dalam segala aspek, tidak hanya permaslahan ruang, kerusakan hutan dan saja yang dapat diatasi, namun segala permasalahan akan mendapatkan solusi yang tuntas. Selain itu  negeri ini akan mendapat limpahan keberkahan dari Sang Maha Pencipta. Wallaahua’alamu bishshawab.

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya