Inspektorat Diminta Intensifkan Pengawasan

Mathari minta Inspektorat Banjarmasin terus melakukan monitoring dan evaluasi hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan dan melakukan koordinasi kepada SOPD untuk menindaklanjuti atas rekomendasi yang dikeluarkan BPK.

BANJARMASIN, KP – Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Banjarmasin Mathari mengatakan , aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peranan penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Menyadari hal ini, APIP dalam melaksanakan tugasnya haruslah lebih diperkuat.

“Baik terkait penyediaan anggaran, struktur kelembagaan maupun dalam merekrutmen aparaturnya,”ujar Mathari.

Hal itu dikemukakannya kepada {KP} Jumat (18/6/2021) dalam upaya untuk lebih mendorong peningkatan kinerja Inspektorat Kota Banjarmasin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan pengawasan.

Menurutnya, masalah lain patut juga dijadikan perhatian, APIP dalam hal ini Inspektorat juga berani mengungkapkan berbagai bentuk penyimpangan yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, baik bersumber dari APBN atau APBD.

“Karenanya untuk melakukan tugasnya APIP harus benar-benar melakukan pengawasan secara optimal dan tanpa memandang siapapun yang terindikasi melakukan penyimpangan,”tandasnya.

Berita Lainnya
1 dari 3.205

Lebih jauh ia mengatakan, terkait dalam melaksanakan tugas tersebut, Pemko Banjarmasin khususnya walikota untuk lebih mendorong peningkatan kinerja dan kapabilitas APIP, sehingga terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang bersih serta mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian secara internal.

Tidak kalah penting harap Mathari, Inspektorat Kota Banjarmasin terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan melakukan koordinasi kepada SOPD bersangkutan untuk sesegera mungkin menindaklanjuti atas rekomendasi yang telah dikeluarkan BPK.

“Baik rekomendasi temuan BPK bersifat saran atau perbaikan atau berpotensi dan terindikasi terjadinya penyimpangan yang merugikan keuangan negara atau bersumber dari APBD,”kata wakil komisi I dari F- PKS ini.

Ditandaskannya. peran Kantor Inspektorat yang bertugas sebagai pengawas di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sangat dibutuhkan dalam rangka mewujudkan jalannya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan.

Mathari mengatakan, pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) akuntabilitas dan bersih dari KKN, sehingga kinerja yang dihasilkan dapat sesuai dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Menyadari tugas itu Inspektorat diharapkan terus mengintensifkan pengawasan di setiap SKPD karena dengan adanya pengawasan yang ketat akan meminimalisir terjadinya penyimpangan penggunaan anggaran.

“Sekaligus dapat mendukung kinerja SKPD dalam membantu segala kegiatan yang dilaksanakan, sehingga APIP dapat menjadi media pengendalian di setiap SKPD di lingkungan Pemko Banjarmasin,”demikian kata Mathari. (nid/K-3)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya