Komisi IV DPRD Banjarmasin Minta Revisi UU ASN

Banjarmasin,KP- Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin meminta agar pemerintah merivisi UU No : 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Permintaan itu disampaikan, agar harapan guru honorer dan tenaga pendidikan di atas usia 35 tahun bisa diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) terpenuhi.

” Masalahnya karena banyak guru honor tak terkecuali di Banjarmasin yang tidak bisa memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi CPNS karena usia mereka sudah di atas 35 tahun,” kata anggota komisi IV DPRD Kota Banjarmasin Hary Kartono.

Sebelumnya Harry kepada {KP} Jumat (4/6/2021) ) mengungkapkan harapan besar para guru honorer agar bisa diangkat CPNS tak pernah pupus.

Demi memperjuangkan nasib mereka ujarnya. para guru honor bukan hanya menyampaikan aspirasi ke DPRD Banjarmasin, tapi juga berangkat ke Jakarta mendatangi kementerian terkait.

Disebutkan dalam beberapa kali pertemuan yang diterima komisi IV beberapa waktu lalu, guru honorer mencurahkan isi hati (curhat) mereka dengan harapan agar dewan dapat memfasilitasi dan memperjuangkan aspirasi disampaikan.

“Dari mulai soal kecilnya honor diterima selama ini, keinginan agar juga diberikan tunjangan sertifikasi , hingga harapan agar bisa diangkat menjadi PNS,” ujarnya.

Hary mengemukakan, menyikapi tuntutan itu, komisi IV DPRD sebagai lembaga memperjuangkan aspirasi masyarakat wajib untuk memperjuangkannya.

Berita Lainnya
1 dari 2.996

“Tentunya sepanjang ada aturan atau regelusi yang bisa mengangkat guru honor di sekolah swasta jadi PNS,`’ ujar anggota komisi diantaranya membidangi masalah pendidikan ini.

Ia mengakui, jika pengangkatan guru honorer jadi CPNS masih terkendala regulasi, yakini UU No : 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam UU itu ujarnya, ada batasan soal umur jika guru honor ingin diterima sebagai ASN bila sudah berusia di atas 35 tahun, meski sudah lama mengabdi sebagai pendidik.

Hary mengatakan, Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) sampai sekarang belum membuat atau merevisi regulasi terkait persyaratan tersebut.

Padahal lanjutnya, DPR RI sudah meminta pihak pemerintah untuk segera mengangkat para guru honorer. Terutama menempuh jalur ikatan kerja dari pemerintah, yakni melalui Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang beberapa waktu lalu peluang ini sudah dibuka oleh pemerintah pusat.

Hary mengatakan, peluang tersebut juga berlaku untuk guru honorer yang sudah berusia di atas 35 tahun.

Ia menandaskan, guru adalah ujung tombak pembangunan sumber daya manusia, sehingga menyadari tugas mulia ini peningkatan kesejahteraan guru wajib untuk terus menjadi perhatian pemerintah.

Selain peningkatan kesejahteraan Hary Kartono juga meminta, agar pemerintah bisa mengembangkan kompetensi para guru sehingga sebagai tenaga pendidik mereka mampu mengembangkan kualitas pendidikan para siswa. (nid/K-3)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya