Mendagri: 68 Daerah Tidak Anggarkan Insetif Nakes

Palangka Raya, KP – Pemerintah Provinsi Kalreng diwakil Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah (Prov. Kalteng) Lies Fahimah menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Realisasi Insentif Tenaga Kesehatan (Nakes), terungkap ada daerah tak anggarkan intensif nakes

Rakor secara virtual melalui video conference itu, Asisten didampingi Kadis Kesehatan Suyuti Samsul dan Plt.Inspektorat Saing, diikuti dari Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (29/6) sekaligus mewakili Gubernur Sugianto Sabran, dan dipimpin oleh Mendagri Tito Karnavian.

Pada kesempatan itu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, mengukakan, Kementerian Dalam Negeri akan melakukan Analisis dan Evaluasi secara berkala untuk memonitor realisasi insentif nakes bagi tenaga kesehatan di Daerah.

Dipaparkan, dari 523 Daerah yang telah menyampaikan laporan refocusing 8% DBH/DAU TA 2021, sebanyak 455 Daerah mengalokasikan anggaran untuk insentif nakes, sementara 68 Daerah lainnya tidak mengalokasikan anggaran untuk Insentif nakes.

Tito juga mengungkapkan dari 455 Daerah yang mengalokasikan anggaran untuk insentif nakes, 145 Daerah telah melakukan realisasi, sementara 311 Daerah lainnya belum melakukan realisasi (realisasi 0%).

Terkait dengan penganggaran penanganan Covid-19, Menteri menjelaskan dari 523 Daerah yang menyampaikan laporan refocusing 8% DBH/DAU TA 2021, sebanyak 453 Daerah mengalokasikan anggaran untuk penanganan Covid-19, sementara 70 Daerah lainnya tidak mengalokasikan anggaran untuk penanganan Covid-19. Dari 453 Daerah yang mengalokasikan anggaran untuk penanganan Covid-19, 273 Daerah telah melakukan realisasi, sementara 100 Daerah lainnya belum melakukan realisasi (realisasi 0%).

Berita Lainnya
1 dari 527

Untuk realisasi anggaran dukungan vaksinasi, dari 504 Daerah yang mengalokasikan anggaran untuk dukungan vaksinasi, 207 Daerah telah melakukan realisasi, sementara 297 Daerah lainnya belum melakukan realisasi (realisasi 0%).

Tito mengingatkan tentang Percepatan Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan Percepatan Pemulihan Ekonomi. Pertama, menggunakan dana transfer paling sedikit 25 persen untuk mendukung program pemulihan ekonomi Daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik serta ekonomi.

Kedua, menyediakan dukungan pendanaan yang bersumber dari DAU dan DBH paling sedikit 8 persen yang digunakan untuk dukungan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 diantaranya dukungan operasional untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19, pemantauan dan penanggulangan dampak kesehatan ikutan pasca vaksinasi Covid-19 dan distribusi,pengamanan, penyediaan tempat penyimpanan vaksin Covid-19 ke fasilitas kesehatan dan insentif nakes Daerah dalam rangka pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

Kemudian mendukung Kelurahan dalam pelaksanaan penanganan pandemi Covid-19 melalui penyediaan anggaran untuk kegiatan pos komando, insentif nakes Daerah untuk penanganan Covid-19 dan belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Terakhir, Dana Insentif Daerah (DAD) TA 2021 yang diterima Pemerintah Daerah, paling efektif 30 persen digunakan untuk bidang kesehatan termasuk untuk penanggulangan pandemi Covid-19, sarana dan prasarana kesehatan dan digitalisasi pelayanan kesehatan.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mennelaskan total anggaran Kementerian Kesehatan Tahun 2021 untuk penanganan Covid-19 dan anggaran reguler sebesar Rp. 189,8 T, masing-masing total anggaran penanganan Covid-19 105,5 T dan total anggaran reguler sebesar Rp. 84,3 T.

Asisten Administrasi Umum Setda Prov. Kalteng didampingi Kepala Dinas Kesehatan Prov. Kalteng Suyuti Syamsul dan Plt. Inspektur Prov. Kalteng Saring. (drt/k-10)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya