Pemko Diminta Miliki Tenaga Fungsional Perancang Peraturan

Banjarmasin,KP – Ketua Komisi I DPRD Kota Banjarmasin, Suyato SE MM meminta agar Pemko memiliki tenaga fungsional perancang peraturan. Harapan itu dikemukakan untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor : 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dihubungi KP Minggu (6/6/2021) ia mengatakan, kebutuhan atas pegawai negeri sipil (PNS) yang bisa menyusun dan merancang peraturan, biasa disebut {legal drafter} saat ini semakin mendesak.

“Tersedianya tenaga perancang peraturan ini karena pemerintah daerah melahirkan perangkat hukum berupa Peraturan Daerah (Perda). Sepengetahuan saya hingga saat ini Pemko belum memiliki tenaga perancang peraturan,” ujarnya.

Dikatakannya, Pemko Banjarmasin setidaknya minimal memiliki 5 orang tenaga fungsional perancang peraturan perundang-undangan.

“Idealnya dari 5 tenaga itu, 3 orang ditempatkan di eksekutif, sedangkan dua ditempatkan di legislatif yaitu DPRD,” tandas ketua komisi dari F-PDIP ini.

Suyato yang akrab disapa Awie ini kembali mengakui, jika sampai saat ini baik di Pemko maupun di DPRD belum ada memiliki tenaga khusus untuk ditempatkan sebagai penyusun peraturan.

Berita Lainnya
1 dari 2.979

Kendati sebelumnya ia mengakui, walaupun di masing-masing lembaga atau pemerintah daerah sudah ada bagian yang bertanggung jawab untuk menyusun dan merancang peraturan perundang-undangan, namun adanya jabatan fungsional perancang perundang-undangan (suncang) ini tetap menjadi hal yang penting.

“Ketentuan ini sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor : 12 tahun 2011 yang menyebutkan pemerintahan daerah harus memiliki tenaga ahli perancang peraturan daerah,” tandas kata ketua komisi membidangi masalah hukum,pengawasan Perda dan pemerintahan ini.

Dijelaskannya, tenaga perancang peraturan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak, secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan menyusun peraturan perundang-undangan dan atau instrumen hukum lainnya yang ada pada instansi pemerintah daerah.

Syarat pengangkatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan kata Suyato, berijazah serendah-rendahnya sarjana hukum atau sarjana lain di bidang hukum; pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a.

Selain itu syarat lainnya mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang perancangan peraturan perundang-undangan.

Menurutnya kelebihan dari jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan menurut adalah, seorang PNS diperkenankan untuk menduduki jabatan rangkap (struktural) dengan memilih salah satu tunjangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Rangkap.

Disebutkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2007 tentang tenaga fungsional perancang peraturan mendapat tunjangan khusus. Untuk perancang tingkat pertama sebesar Rp 325.000 , perancang muda sebesar Rp 750.000 , perancang madya sebesar Rp 1.200.000. (nid/K-3)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya