Pemko Kedepan Diminta Perketat Izin Properti

Sebagai bentuk partisipasi dan rasa tanggung jawab dari pengembang agar lahan yang masih tersisa tidak terkuras hanya untuk pemukiman atau kepentingan bisnis

BANJARMASIN, KP – Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin M Isnaeni meminta agar pemko memperketat izin properti atau bisnis perumahan yang dibangun oleh pengembang.

Kebijakan itu harus diambil guna mengantisipasi semakin terbatasnya ketersediaan lahan di kota ini yang mestinya harus dipersiapkan untuk kepentingan lain.

“Seperti untuk penyediaan ruang publik atau Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang saat ini dirasakan masih minim sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor : 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang,” kata Isnaeni.

Dihubungi {KP} Minggu (20/6/2021) ia menjelaskan, kebijakan untuk memperketat izin properti tersebut bukanlah dimaksudkan untuk membatasi bisnis pembangunan perumahan yang dibangun oleh developer atau pengembang.

Namun jauh itu katanya dimaksudkan sebagai bentuk partisipasi dan rasa tanggung jawab dari pengembang agar lahan yang masih tersisa tidak terkuras hanya untuk pemukiman atau kepentingan bisnis.

Ia menjelaskan dari seluruh wilayah kota Banjarmasin seluas 98 kilometer persegi diperkirakan lahan pertanian diperkirakan hanya tersisa sekitar 15 persen.

Berita Lainnya

Satgas Belum Rekomendasikan PTM

1 dari 3.201

Padahal dibanding beberapa puluh tahun lalu ujarnya, lahan pertanian di kota Banjarmasin cukup luas di kawasan pinggiran .Seperti di Kecamatan Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Timur dan Kecamatan Banjarmasin Utara.

” Namun sekarang dengan semakin padatnya penduduk yang kemudian disusul kebutuhan akan perumahan, lahan pertanian atau yang dijadikan perkebunan semakin terdesak,” tandasnya.

Isnaeni juga berpendapat untuk mempertahan lahan pertanian yang masih tersisa perlunya kiranya pengembang bidang properti untuk mengubah bentuk bangunan.

Menurutnya jika selama ini awalnya berbentuk rumah deret diubah menjadi tempat hunian dengan bangunan bertingkat atau rumah susun.

“Saya rasa jika pengembang mau mencoba membangun tempat hunian dengan rumah susun atau sistem bertingkat akan mendapat respon positif dari masyarakat, sebagaimana sudah dilaksanakan di kota besar di Indonesia,’’ ujarnya.

Dijelaskan bahwa Pemko sudah memberikan peluang kepada pengembang untuk membangun perumahan berbentuk rumah susun sebagaimana dituangkan dalam Perda Kota Banjarmasin Nomor : 8 tahun 2010 tentang Rumah Susun.

‘’Sayangnya peluang untuk membangun rumah susun ini sampai sekarang belum banyak dicoba oleh para pengembang,’’ tandasnya.

Isnaeni mengatakan, rumah susun sewa (rusunawa) yang ada di Banjarmasin saat ini seluruhnya dibangun oleh Pemko melalui bantuan pemerintah pusat. (nid/K-3)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya