Tes Wawasan Kebangsaan KPK dan Moderasi Beragama

Oleh : Nurul Afiyanti
Aktivis Muslimah

Akhir-akhir ini publik dibuat ramai dengan pembicaraan mengenai tes wawasan kebangsaan yang diadakan oleh KPK. Tes ini merupakan sebuah syarat pengalihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil Negara. Bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), KPK telah melakukan tes wawasan kebangsaan terhadap 1.351 pegawainya (Kompas.com, 6 Mei 2021)

Hasil koordinasi KPK, BKN, Kemenpan RB, Kemenkumham, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyatakan bahwa 51 dari 75 pegawai itu dinyatakan tidak lulus, sementara 24 sisanya dapat dibina lebih lanjut sebelum diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Seperti diketahui, TWK yang diikuti 1.351 pegawai KPK itu sukses menyingkirkan 75 pegawai berintegritas semisal penyidik senior, Novel Baswedan, Ketua Wadah Pegawai KPK yang juga penyidik Yudi Purnomo, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti-Korupsi KPK Giri Suprapdiono dan Kasatgas KPK Harun Al-Rasyid. Mereka yang tidak diluluskan diduga tengah menangani perkara besar dan sensitif di KPK. (Republika.co.id, 27 Mei 2021)

Beredar isu bahwa Ketua KPK Firli Bahuri bakal memecat 75 pegawai tersebut. Publik mulai menyorot tajam. Kritik lantas berdatangan, terutama mengenai pertanyaan dalam tes yang dinilai tidak berkorelasi dengan misi pemberantasan korupsi. Dengan demikian, besar dugaan bahwa TWK tersebut merupakan bagian dari upaya sistematis pelemahan KPK. (CNNIndonesia.com, 27 Mei 2021)

Korupsi Vs Moderasi Beragama

Pertanyaan-pertanyaan dalam TWK dianggap bertujuan untuk menjegal pegawai senior KPK dan dinilai tak ada kaitannya dengan pemberantasan korupsi. TWK tersebut menggunakan Indeks Moderasi Beragama (IMB) 68. Tes yang biasa digunakan untuk merekrut TNI-AD, dan dianggap merupakan tes ‘terbaik’. Materi dalam tes wawancara ini sempat menjadi sorotan, karena lebih mirip screening ideologi. Tes diselenggarakan pada 9-10 Maret 2021 di Gedung II BKN, Jakarta Timur.

Seorang pegawai KPK setelah menjalani tes saat itu mengatakan, dalam tes yang berisi tiga modul buatan Dinas Psikologi TNI AD itu para pegawai diminta menyatakan sikap pada beberapa pertanyaan. Di modul ketiga, diberikan empat pertanyaan, disuruh memilih yang paling sesuai dengan identitas masing-masing.

Soal itu berlanjut pada modul berbentuk esai yang disebut Indeks Moderasi Beragama. Dalam esai itu, peserta tes diminta untuk menjawab revisi UU KPK sebagai kebijakan pemerintah yang tak disetujui oleh mereka. Selain itu, pada bagian esai, mereka juga diminta untuk menyatakan pendapat mengenai Partai Komunis Indonesia, Front Pembela Islam, Hizbut Tahrir Indonesia, serta LGBT.

Seorang pegawai lainnya juga mengeluhkan soal pernyataan seperti “Penista agama harus dihukum mati” dan ada pula pernyataan “Semua Cina sama saja”. Menurutnya, ini pernyataan-pernyataan yang tidak sesuai dengan tugas di KPK. (CNNIndonesia, 27 Mei 2021)

Kesimpulan yang didapat dari assessment TWK yang dilakukan adalah bahwa Intoleransi, radikalisme dan kekerasan adalah beberapa aspek yang tidak sejalan dengan Pancasila dan UUD 45. Ini sejalan dengan program Moderasi Beragama yang saat ini sedang digencarkan oleh rezim.

Dari TWK tersebut, kita dapat merasakan isu radikalisme coba didengungkan oleh pihak tertentu. Lewat isu-isu seperti ini, KPK tengah dilemahkan. Selain pelemahan itu juga ditempuh dengan pencabutan wewenang KPK. Padahal, korupsi adalah persoalan yang sangat besar dan merugikan bangsa ini. Namun, narasi radikalisme justru digunakan untuk menutupi kegagalan sistem hari ini dalam menyelesaikan persoalan bangsa ini semisal korupsi, kerusakan moral, pergaulan bebas, problem ekonomi, dan lainnya.

Narasi radikalisme juga acapkali digunakan untuk menggebug pihak-pihak yang kritis terhadap kebijakan penguasa dan pihak-pihak yang vocal menyuarakan kebenaran dan aspirasi rakyat. (Republika.co.id, 10/5/2021)

Berita Lainnya
1 dari 292

Padahal, sudah sangat jelas yang menjadi persoalan besar dan mengancam negara adalah korupsi. Namun, yang justru disorot dan dipermasalahkan adalah radikalisme. Terlebih lagi, pihak-pihak yang dituduh radikal tersebut dikenal sebagai sosok yang bersih dari indikasi korupsi. Sebaliknya, pihak yang suka menuding dan menuduh radikal itulah yang kemudian layak menjadi tersangkanya.

Radikalisme terus saja dijadikan kambing hitam atas berbagai permasalahan yang muncul saat iniakibat diterapkannya Sistem bathil Kapitalisme. Padahal, definisi radikalisme sendiri tidak ditetapkan secara tegas, sehingga akhirnya bola liar radikalisme mengenai siapa saja yang dianggap berseberangan dengan penguasa, terutama kalangan Islam. Berbagai upayapun dilakukan rezim untuk menjaring dan menyeret orang yang dianggap radikal.

Hal ini direalisasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) bersama dengan sejumlah kementerian/Lembaga terkait dengan menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang penanganan radikalisme bagi kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebagai penerapan terhadap aturan yang dibuat ini, sudah ada beberapa ASN yang diberhentikan karena dianggap terpapar radikalisme.

Di sisi lain, orang-orang yang dituding radikal itu merupakan figure yang memiliki kinerja yang bagus. Hal ini diakui sendiri oleh Menteri PAN-RB. Tjahjo Kumolo menyebut telah kehilangan orang-orang yang cerdas di lingkungan pemerintahan karena radikalisme. (Kumparan.com,18 April 2021)

Kebijakan-kebijakan kontra radikalisme yang dijalankan penguasa saat ini merupakan bagian dari agenda global perang melawan radikalisme yang digawangi oleh Amerika Serikat sebagai kelanjutan dari perang melawan terorisme. Presiden AS, Donald Trump dalam pidato di hadapan para pemimpin dari 55 negara muslim dalam pertemuan di Riyadh, Arab Saudi, menyerukan kepada negara-negara Islam untuk memimpin upaya memerangi radikalisme.

Barat menuduh Islam sebagai “Ideologi Setan” yang telah menciptakan terror di mana-mana. Padahal, justru campur tangan negara-negara Barat imprealis ke dalam negeri-negeri muslimlah yang menciptakan berbagai konflik dan perang yang berkepanjangan. Dan pada akhirnya, perang melawan radikalisme hakikatnya adalah perang melawan Islam.

Siapapun akan dituding dan dituduh radikal jika berpihak pada Islam Ideologis dan kaum Muslim yang mendakwahkan Islam kaafah. Salah satu caranya yaitu dengan terus menggoreng narasi radikalisme yang dilakukan oleh para pembenci Islam. Islam Ideologis akan selalu menjadi tertuduh, karena hakikatnya ini adalah perang ideologi.

Oleh karena itu, sangat jelas bagi kita bahwa kita harus memposisikan diri di jalan kebenaran, yaitu dengan memilih menjadi pembela Ideologi Islam dan mendukung penerapan Islam kaafah, menggantikan Sistem Kapitalisme penyebab berbagai kerusakan dengan Sistem Islam yang mulia.

Sistem yang Antikorupsi

Pemberantasan korupsi sangat ditentukan oleh sistemnya. Pemberantasan korupsi akan terus menjadi harapan kosong di dalam sistem politik sekuler demokrasi yang korup saat ini. Karena itu, pemberantasan korupsi harus dimulai dengan meninggalkan sistem yang terbukti korup dan gagal memberantas korupsi. Lalu diikuti dengan mengambil dan menerapkan sistem yang benar-benar antikorupsi. Sistem itu tidak lain adalah sistem Islam.

Dalam sistem Islam, hukum tidak bisa diutak-atik. Sebab, hukumnya adalah hukum Allah SWT. Dalam Islam, perubahan hukum atau UU untuk melemahkan pemberantasan korupsi, termasuk melemahkan Lembaga pemberantas korupsi tidak akan terjadi. Dan masih banyak lagi aspek mendasar dalam sistem Islam yang menjamin sistem ini benar-benar antikorupsi.

Alhasil, pemberantasan korupsi hanya akan berhasil dalam sistem Islam. Sebaliknya, sulit sekali bahkan mustahil terwujud dalam sistem sekuler seperti sekarang ini. Karena itu, tegaknya penerapan Syari’at Islam secara menyeluruh dan totalitas harus segera diwujudkan.

Inilah konsekuensi keimanan kita kepada Islam, dan kelak yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Allah SWT menjanjikan kemenangan bagi orang yang memihak pada kebenaran (Islam). Sebagaimana Sabda Nabi SAW, dari Al-Mughirah Ibn Syu’bah, dari Nabi SAW, Beliau bersabda : “Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang membela (kebenaran), hingga ketetapan Allah datang kepadaa mereka dan mereka dalam keadaan menang.” (HR Muslim). Wallahu a’lam bish-showwab.

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya