Banjarmasin Bantah Terapkan PPKM Level IV

Banjarmasin, KP – Beredarnya kabar dan pemberitaan yang menyebutkan Kota Banjarmasin akan menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level IV langsung dibantah oleh Satgas Covid-19 Kota Banjarmasin.

Informasi tersebut berasal dari hasil Rapat Terbatas Evaluasi dan Penerapan PPKM Level IV di Luar Jawa-Bali, Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Republik Indonesia yang digelar secara terbatas pada Jumat (23/07) tadi.

Disana tertulis 45 kabupaten/kota dari 21 Provinsi di luar Jawa-Bali yang secara resmi diinstruksikan untuk menerapkan PPKM Level IV mulai tanggal 26 Juli hingga 8 Agustus 2021. Diantaranya ada tertera Kota Banjarmasin dan Banjarbaru.

Sayangnya, Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina sama sekali belum menanggapi permintaan wawancara dari awak media mengenai hal ini.

Saat dihubungi awak media, Juru Bicara (Jubir) Satgas Covid-19 Kota Banjarmasin, Machli Riyadi mengatakan, keputusan untuk menentukan level PPKM di suatu daerah adalah data dari daerah itu sendiri.

Menurutnya, Kota Banjarmasin, masih belum bisa menentukan apakah PPKM Level IV itu bakal diterapkan atau tidak.

Pria yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, itu dengan tegas menyatakan bahwa Kota Banjarmasin, belum berada di level IV.

Bahkan ia meragukan informasi yang dikeluarkan oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) RI.

“Tidak benar itu,” tegasnya, ketika dikonfirmasi awak media melalui sambungan telepon, Jumat (23/07) malam.

Bukan tanpa alasan, alasan mengapa ia berani menepis data yang dikeluarkan oleh KPC-PEN RI tersebut lantaran menurutnya pihaknya lah yang berhak menentukan atau menilai apakah Kota Banjarmasin, berada di level IV atau tidak.

“Tidak buru-buru lah mengatakan bahwa Kota Banjarmasin berada di level IV tanpa menganalisa. Kami perlu mengevaluasi terlebih dahulu,” ucapnya.

“Boleh saja KPC-PEN menyebut begitu. Tapi kan harus ada analisanya. Yang tahu persis data kita kan kita sendiri,” timpalnya lagi.

Menurut Machli, penetapan level IV pada sebuah daerah tak bisa sembarangan. Karena mesti memenuhi tiga unsur.

Pertama, terkait berapa jumlah kasus per pekan. Kedua, berapa banyak pasien yang dirawat dalam sepekan. Dan yang ketiga, berapa Bed Occupancy Rate (BOR) di rumah sakit.

Tiga indikator tersebut lah yang menurut Machli menjadi penentu level PPKM.

Berita Lainnya

Bakal Ada Banyak Kursi dan Lampu Taman

1 dari 3.541

“Kita sendiri belum menghitung kok orang lain menghitung. Sekali lagi, yang tahu dengan keadaan Kota Banjarmasin kan kita sendiri,” jelasnya lagi

Machli lantas mengaku bahwa pihaknya akan menggelar evaluasi pada Sabtu (24/07). Di situ, nantinya akan ditentukan. Apakah Kota Banjarmasin berada di level IV atau hanya sampai level III.

“Karena Sabtu (16/7) lalu, Banjarmasin masih berada di level II menuju level III,” timpalnya.

Machli pun heran, mengapa Banjarmasin bisa langsung melonjak ke level IV. Disisi lain ia pun tidak mengetahui, bahwa ada informasi dari KPC-PEN yang menjelaskan bahwa Kota Banjarmasin berada di level IV.

“Saya saja tahu dari kalian (wartawan),” ungkapnya.

Machli pun melanjutkan. Dari hasil analisa yang dilakukan pihaknya, ia menekankan bahwa Kota Banjarmasin berada di level II menuju ke level III.

“Evaluasi kami lakukan per pekan. Lagi pula ini belum sepekan kok. Memang ini ada indikasi level III, cuma belum kami tetapkan. Harus ditetapkan dulu,” tambahnya.

Menurut Machli, bila langsung tiba-tiba saja ditetapkan berada di level IV, yang dikorbankan adalah sektor ekonomi masyarakat.

“Kasihan orang-orang. Psikologi masyarakat kita bagaimana kalau tahu bahwa Kota Banjarmasin berada di level IV. Sekali lagi kami akan mengevaluasi dan menganalisa dahulu,” janjinya.

Machli pun mencontohkan. Bila KPC-PEN RI mengambil data Kota Banjarmasin dari pihak Pemerintah Provinsi, maka itu di luar dari kewenangannya. Pasalnya, data yang ada di Pemerintah Provinsi merupakan data global.

Machli pun mencontohkan. Ketika orang luar daerah datang ke Kota Banjarmasin dan diagnosanya ditegakkan di Banjarmasin, apakah disebut orang Kota Banjarmasin? Menurut Machli itu tidak bisa dikatakan berasal dari Banjarmasin.

“Tapi kebetulan saja ia dirawat rumah sakit yang ada di sini (Kota Banjarmasin). Alias, rumah sakit rujukan dari Kabupaten/Kota. Kan mereka (pasien) rujukan. Jadi tak bisa dikatakan berasal dari Kota Banjarmasin. Ini yang perlu di-clearkan,” tukasnya.

Untuk itu, Machli pun mengatakan pihaknya melakukan pemilahan. Itulah mengapa data yang ada di Pemerintah Provinsi kerap tidak sinkron dengan data yang dimiliki Pemerintah Kota Banjarmasin.

“Mana saja orang asal Banjarmasin atau bukan. Sebagai contoh, misalnya kita pernah menembus angka sampai 1.022 terkonfirmasi positif COVID-19. Setelah dipilah-pilah, ternyata cuma 360. Ini misalnya ya. Selebihnya kan artinya dari luar daerah,” tegasnya.

Ia pun lantas mengatakan bahwa data yang ada di pihaknya merupakan kebenaran.

“Kami tidak akan pernah mendustai publik. Yang kami sampaikan adalah kebenaran. Kami menyajikan data yang benar. Dan kami akan mengevaluasinya,” tutupnya. (Zak/KPO-1)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. TerimaSelengkapnya