Dari Sidang Teguh Aminullah
Saksi Hanya Mengetahui Gaji Karyawan dan Pajak Tertunda

Banjarmasin, KP – Salah satu saksi dari tiga saksi yang diajukan JPU pada persidangan dengan terdakwa Teguh Aminullah adalah mantan Asisten Perekonomian Kab Banjar I Gusti Nyoman.

Dalam kesaksiannya lelaki kelaharin Bali tersebut menyebut, kalau dirinya tidak banyak mengetahui masalah penggunaan uang yang dilakukan terdakwa.

Dikatakan saksi di hadapan majelis hakim Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, pada sidang lanjutan, Senin (12/7), yang dipimpin Sutisna, hanya ada dua masalah yang diketahuinya.

Pertama terkait tertundanya gaji karyawan, dan sengketa pajak, mengenai tunggakan pajak Saksi mengakui mengenai laporan keuangan bukan ke dirinya tetapi ke dewan pengawas kemudian ke Bupati.

“Seingat saya keuntungan perusahaan tersebut di setor ke kas daerah sebanyak 55 persen kemudian di potong pajak,’’bebernya.

Saksi juga mengakui memang terdapat masalah pajak di tahun 2008, 2009, 2010, 2012, yang tidak dibayar oleh perusahaan.

Soal utang karyawan tergantung dari perusahaan itu sendiri ada yang mengizinkan ada yang tidak.

Berita Lainnya

Ketua KONI Tabalong Dituntut Lima Tahun

Jumat Berkah, Polsek Banteng Berbagi

1 dari 1.400

Saksi Ahmad Zulyadaini dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banjar mengakui, pihak menerima laporan yang diterima Pemkab Banjar dari keuntungan perusahaan, yang sudah diaudit

Berdasarkan data yang ada kata saksi keuntungan yang diterima Pemkab Banjar selaku pemilik perusahan di 2017 Rp3 miliar, di tahun 2018 Rp 4 miliar lebih, tahun 2019 ada Rp500 juta dan tahun 2020 sebanyak Rp1,7 miliar.

Menurut dakwaan yang disampaikan JPU yang dikomandoe M Irwan, aliran dana yang dibagikan terdakwa dimasa jabatannya antara tahun 2017-2020, kas perusahaan terkuras dengan nilai Rp 9,2 miliar, yang merupakan kerugian negara.

Aliran dana tersebut bukan saja digunaan secara pribadi oleh terdakwa, juga akan yang dialirkan di pejabat di lingkungan Kab. Banjar.

Dalam dakwaan, terdakwa diduga menyalahgunakan dana kas keuangan selama menjabat sebagai Dirut PD Baramarta sejak tahun 2017 hingga 2020. Sehingga daerah mengalami kerugian senilai Rp 9,2 miliar.

JPU mematok tiga pasal dalam dakwaannya, yakni dakwaan primair diduga melanggar pasal 2 jo pasal 18 UU RI No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU RI No 20 tahun 2001 tentang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sedangkan dakwaan subsidair melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU RI No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU RI No 20 tahun 2001 tentang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 64 ayat 1 KUHP, dan lebih sibsidair melanggar pasal 8 jo pasal 18 UU RI No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU RI No 20 tahun 2001 tentang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 64 ayat 1 KHUP. (hid/K-4).

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya