Martapura, KP – Bupati H Saidi Mansyur mengatakan, kebijakan penanggulangan kemiskinan merupakan sebagai gerakan bersama, tidak hanya dilakukan pemerintah semata, namun juga memerlukan keterlibatan semua pihak selaku pemangku kepentingan guna mendukung kerja sama ini.
Sebagai penanggung jawab Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di Kabupaten Banjar, Saidi meminta stakeholder terkait untuk menyamakan persepsi dan memaksimalkan pelayanan yang ada, khususnya untuk masyarakat kurang mampu.
”Adapun pelayanan yang dimaksimalkan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat miskin, di antaranya Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan Pos Kesehatan Sosial (Poskessos),” katanya saat memimpin Rapat Koordinasi Penanggulangan, di Ruang Kerja Bupati.
Perlu diketahui, penanggulangan kemiskinan menjadi perhatian serius Pemkab Banjar dalam program pembangunannya di masa kepemimpinan Bupati Saidi Mansyur dan Wabup H Said Idrus Al Habsyie saat ini.
Kemiskinan tersebut dampak dari adanya pandemi Covid-19 serta bencana banjir terluas yang hampir melanda seluruh kecamatan di Kabupaten Banjar, sehingga merusak beberapa sektor perekonomian masyarakat.
Rakor tersebut juga dihadiri Wakil Bupati Said Idrus, Sekdakab HM Hilman, Asisten Pemerintahan dan Kesra Masruri, Kepala Bappedalitbang Galuh Tantri Narindra, Kadis Sosial Ahmadi, Kadis Dukcapil Azwar, Kadis Kominfostandi HM Aidil Basith, perwakilan Dinas Kesehatan dan RSUD Ratu Zalecha Martapura serta stakeholder terkait. (Wan/K-3)
