Dewan Dorong Peningkatan PAD Retribusi Sewa Rusunawa

Banjarmasin,KP – Badan Anggaran DPRD Kota Banjarmasin dalam memberikan dorongan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) menaikkan tarif retribusi rumah susun sewa (Rusunawa).

Kenaikan retribusi Rusunawa dinilai cukup beralasan karena penyediaan rumah sederhana untuk warga tidak mampu ini sejak tahun 2013 tidak pernah dilakukan penyesuaian.

” Dorongan kepada Perkim ini disampaikan Badan Anggaran dewan saat pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2021,” kata Ketua Harry Wijaya.

Kepada {KP} Selasa (3/8/2021) penetapan retribusi Rusunawa dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan tahun 2013, sehingga perlu direvisi dan disesuaikan dengan kondisi saat ini.

Menurutnya, selama delapan tahun SK Walikota Banjarmasin berjalan, tidak ada peningkatan PAD di sana, padahal kondisi sekarang dengan dulu berbeda, sehingga harus menyesuaikan pangsa pasar.

Meski demikian, Harry Wijaya mengatakan pihak dewan dapat memaklumi kondisi saat ini dimana akibat pandemi Covid-19 usaha dan perekonomian masyarakat banyak yang terpuruk.

” Sehingga sebelum keputusan ini diambil dibutuhkan berbagai pertimbangan dan kajian mendalam, ” ujarnya.

Terkait keinginan dewan kota adanya pembaharuan penyesuaian retribusi Rusunawa, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin Ahmad Fanani menyatakan pihaknya sepakat untuk itu demi mengejar peningkatan PAD.

Berita Lainnya
1 dari 3.587

“Tapi perlu diingat, pangsa pasar Rusunawa itu untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” tuturnya.

Ia menilai mempertimbangkan kondisi perekonomian masyarakat saat ini akibat dampak Covid-19, tentunya penyesuaian retribusi Rusunawa tidak bisa dilakukan.

“Jadi kalau ingin dirubah SK Perwali itu harus disosialisasikan dulu, sehingga bisa dilaksanakan pada 2022, mungkin ekonomi masyarakat sudah mulai baik,” tutur Fanani.

Diakuinya, tarif sewa Rusunawa saat ini terbilang sangat rendah yakni hanya Rp 160 ribu per unitnya.

“Jadi cukup wajar jika dinaikkan untuk penyesuaian, tapi kita juga harus melihat juga kondisi masyarakat penghuni, jangan sampai dianggap kita nanti kita sewenang-wenang,” tandasnya.

Fanani menjelaskan, Rusunawa yang selama ini ditarik retribusi atau sewa adalah diantaranya Rusunawa Ganda Magfirah yang berada di Kelayan Selatan karena asetnya sudah diserahkan pemerintah pusat pengelolaannya kepada Pemerintah Kota Banjarmasin.

Sementara Rusunawa yang baru selesai dibangun di Teluk Kelayan, Banjarmasin Selatan atau di samping sungai Martapura belum diserahkan asetnya ke pemerintah kota.

Disebutkan. penerimaan retribusi atau sewa Rusunawa diterima Pemko Banjarmasin setahunnya mencapai Rp 547 juta. (nid/K-3)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. TerimaSelengkapnya