Tekan Krisis, PDAM Diminta Siapkan Roadmap

Banjarmasin, KP – Ketua Komisi II DPRD Kota Banjarmasin HM Faisal Hariyadi mengakui, PDAM Bandarmasih saat ini menghadapi sejumlah tantangan dalam rangka untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan pelayanan air bersih kedepan.

Menyadari itu ia meminta PDAM Bandarmasih, me0mpersiapkan diri dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut agar ke depan tetap mampu memberikan jaminan pelayanan terbaik kebutuhan air bersih.

” Seperti menyiapkan roadmap yang harus dijadikan sebagai rujukan dari setiap perubahan yang akan dilakukan,” kata Faisal Hariyadi.

Hal itu dikemukakannya kepada {KP} Selasa (7/9/2021) kemarin, mengomentari mencuatnya kembali rencana PDAM Bandarmasih membangun embung.

Menurutnya, kedepan setidaknya ada tiga masalah tantangan besar yang akan dihadapi oleh PDAM Bandarmasih.

Ketiga tantangan itu kata ketua komisi mitra kerja PDAM ini, pertama soal sumber pendanaan atau penyediaan investasi, kedua tetap terpenuhi ketersediaan air baku dan ketiga adalah permasalahan pemasangan jaringan perpipaan.

Ia menyebutkan, saat musim kemarau salah satu tantangan itu hampir setiap tahun dampaknya dirasakan oleh seluruh pelanggan PDAM.

“Masalahnya, karena saat musim kemarau membuat PDAM Bandarmasih tidak mampu memberikan pelayanan secara maksimal lantaran ketersediaan air baku menyusut secara drastis karena mengalami kekeringan,” ujarnya.

Terkait ancaman krisis air baku ini Faisal Hariyadi mengakui PDAM Bandarmasih sebenarnya sudah cukup lama menyiapkan program berupa pembangunan embung yang direncanakan berlokasi Pematang Panjang, Kabupaten Banjar.

Pada awalnya ungkapnya, pembangunan embung yang diperkirakan akan menelan biaya sekitar Rp 400 miliar lebih itu DPRD Kota Banjarmasin sudah memberikan dukungannya termasuk dalam mengalokasikan dana melalui APBD.

Selain APBD lanjutnya, juga dibutuhkan bantuan dari APBD Provinsi Kalsel dan APBN. “Namun sayangnya program yang direncanakan PDAM ini akibat berbagai kendala sampai sekarang belum bisa direalisasikan,” ujarnya.

Berita Lainnya

Kejar Target Vaksinasi Agar Keluar Dari Level IV

1 dari 3.574

Ditandaskan ketua komisi dari F-PAN ini, menyusul meningkatnya pembangunan dan bertambahnya penduduk disadari tuntutan masyarakat kebutuhan air bersih dipastikan akan terus meningkat. Karenanya untuk memenuhi hajat hidup orang banyak itu pelayanan yang diberikan oleh PDAM haruslah tetap terjamin.

Menyinggung soal penyediaan investasi Faisal Hariyadi mengakui, masalah ini bukan rahasia menjadi kendala yang dihadapi hampir PDAM seluruh Indonesia.

Padahal ungkapnya, pemerintah pusat untuk memberikan kemudahan terhadap PDAM dalam meningkatkan investasinya dalam upaya meningkatkan pelayanan sudah mengeluarkan Perpres Nomor : 229 tahun 2009.

” Sayangnya persyaratan pengajuan permohonan untuk pendanaan itu tidaklah mudah sehingga membuat progres PDAM memanfaatkan bantuan pendanaan ini relatif kecil,” katanya.

Faisal Hariyadi menilai, salah satu faktor yang menghambat berjalannya pengajuan permohonannya sumber pendanaan tersebut adalah karena didalamnya memuat persyaratan yang dinilai cukup berat untuk dipenuhi oleh pemerintah daerah.

Kepala daerah kata Faisal Hariyadi melanjutkan, diharuskan untuk membuat surat pernyataan kesediaan untuk menanggung pembebanan kewajiban apabila terjadi gagal bayar dan kesediaan pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) apabila menunggak pembayaran angsuran pinjaman.

“Hal inilah yang saya kira menyebabkan banyak kepala daerah belum berani dalam mendukung PDAM untuk mengikuti program tersebut,” ujarnya.

Menurutnya kekhawatiran kepala daerah itu kiranya cukup beralasan, karena jika DAU dipotong dampaknya akan menghambat kegiatan pembangunan pada sektor lain di daerah bersangkutan.

Kembali Faisal Hariyadi mengusulkan menghadapi tantangan ke depan, PDAM Bandarmasih untuk menyusun roadmap untuk penyelamatan krisis air baku kedepan.

Ia mengemukakan, roadmap adalah peta yang dijadikan sebagai petunjuk arah dan dalam dunia bisnis sering diartikan sebagai sebuah dokumen yang menjelaskan suatu rencana secara rinci dan strategi guna dijadikan acuan dalam menjalankan setiap program.

“Roadmap ini juga harus menjadi rekomendasi para pembuat kebijakan atau seluruh pemangku kepentingan terlebih operator air minum di daerah ini,” demikian kata Faisal Hariyadi. (nid/K-3)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. TerimaSelengkapnya