Food Estate Sebagai Usaha Mengurang Impor Pangan

“Kita ingin menggali informasi mengenai koordinasi yang dijalankan Kabupaten Pulang Pisau terhadap berbagai pihak sehingga program food estate dapat terealisasi secara optimal,” tambah Imam Suprastowo.

PULANG PISAU, KP – Komisi II DPRD Kalsel kembali meninjau pengembangan kawasan food estate di Kabupaten Pulang Pisau, mengingat sektor pertanian dan perkebunan merupakan prioritas pembangunan di Kalsel.

“Khususnya implementasi penyediaan pangan nasional melalui pengembangan kawasan food estate,” kata Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Imam Suprastowo, usai kunjungan kerja ke Kabupaten Pulang Pisau, Kalteng, kemarin.

Hal ini dikarenakan Komisi II DPRD Kalsel sangat berkepentingan dengan food estate, sehingga perlu melihat dan berkunjung ke Kabupaten Pulang Pisau pada Senin (4/10).

Imam Suprastowo mengungkapkan, pertemuan tersebut sebagai wahana disikusi dan tukar informasi mengenai pelaksanaan dari program tersebut, yakni kegiatan apa saja serta bagaimana bentuk penerapan teknologi yang berjalan untuk nantinya dapat diimplementasikan dan ditularkan kepada kabupaten-kabupaten di Kalsel.

“Sektor pertanian dan perkebunan menjadi salah satu prioritas pembangunan di Kalsel,” ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.

Untuk mewujudkannya, diperlukan berbagai upaya yang membutuhkan penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, petani hingga stakeholders lainnya.

“Kita ingin menggali informasi mengenai koordinasi yang dijalankan Kabupaten Pulang Pisau terhadap berbagai pihak sehingga program food estate dapat terealisasi secara optimal,” tambah Imam Suprastowo.

Kepala Dinas Pertanian Pulang Pisau Untung Slamet Riyanto mengatakan, pengembangan food estate dikarenakan luas lahan rawa sebesar 3,57 juta hektare atau sebesar 37 persen dari total potensi nasional, dan pemanfaatan untuk usaha pertanian kurang dari 20 persen.

Berita Lainnya
1 dari 973

Selain itu, aktivitas budidaya komoditas padi di lahan rawa pasang surut masih memiliki potensi peningkatan dari segi produktivitas lahan maupun varietas serta lahannya.

“Kesemua itu merupakan eks pengembangan lahan gambut yang secara infrastruktur lahan dan air masih dapat dimanfaatkan,” kata Slamet Riyanto.

Slamet mengungkapkan, tujuan dari penyelenggaraan food estate untuk mengantisipasi kondisi krisis pangan akibat pandemi Covid-19, perubahan iklim serta untuk mengurangi ketergantungan pangan terhadap impor.

“Presiden Joko Widodo merencanakan membangun lumbung pangan di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau dengan Program Food Estate,” ungkapnya.

Ditambahkan, rencana food estate penting agar Indonesia memiliki cadangan pangan strategis, terutama untuk menghadapi potensi krisis pangan dunia.

Pembangunannya dilakukan di lahan potensial seluas 165 ribu ha yang merupakan bekas Pengembangan Lahan Gambut (PLG) era Presiden Soeharto, dimana pemerintah mengklaim program ini bukan cetak sawah baru lantaran dibangun dari lahan yang dulunya pernah menjadi sawah.

“Lahan ini ditargetkan bisa dilaksanakan mulai Oktober 2020 pada musim tanam padi II,” jelas Slemat Riyanto.

Program strategis nasional Food Estate melibatkan lintas kementerian diyakini akan mewujudkan ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan diproyeksikan menjadi lumbung pangan baru di Indonesia.

“Program pengembangan kawasan food estate di Pulang Pisau menggunakan lahan seluas 10.000 ha pada 2020. Sedangkan pada 2021 ada penambahan seluas 1.135 ha,” ujarnya. (lyn/K-1)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. TerimaSelengkapnya